Ternate, SerambiTimur – Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Muamil Sunan, mendesak aparat penegak hukum (APH), baik kejaksaan maupun Polda Maluku Utara, untuk segera menyelidiki dugaan hilangnya 113 aset tanah milik Pemerintah Kota Ternate dengan total nilai mencapai Rp55,3 miliar. Selain itu, Muamil juga meminta APH untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, terutama yang berpotensi disalahgunakan untuk mendukung pasangan calon Wali Kota Ternate tertentu.
Menurut Muamil, hilangnya aset tanah tersebut diduga terkait dengan agenda pemilihan kepala daerah Kota Ternate. Ia mencurigai bahwa aset-aset tersebut mungkin dijadikan jaminan atau dana talangan melalui salah satu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) milik Pemkot Ternate. “Aparat penegak hukum, baik Polda maupun Kejaksaan, harus mengusut tuntas hilangnya aset tanah senilai Rp55,3 miliar ini,” tegasnya.
Menjelang Pilkada Kota Ternate pada 27 November mendatang, Muamil mengingatkan bahwa petahana dapat melakukan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan. Oleh karena itu, ia meminta agar aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran daerah demi kepentingan politik.
Muamil juga menyoroti maraknya bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada warga Kota Ternate di penghujung masa jabatan Wali Kota Tauhid Soleman, seperti bantuan uang tunai, sembako, alat tukang, peralatan dapur, serta fasilitasi UMKM. Ia mencurigai adanya indikasi bahwa dana daerah dipakai untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilkada.
Tinggalkan Balasan