TERNATE, SerambiTimur – Desakan agar Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku Utara, Djasman Abubakar, segera mundur dari jabatannya, menguat. Sebanyak 27 pengurus cabang olahraga (cabor) dari 24 cabor se-Malut menyatakan mosi tidak percaya dan menuntut Djasman turun dari kursi pimpinan.
Desakan itu disuarakan Forum Bersama Pimpinan Cabor Malut dan KONI kabupaten/kota. Inisiator forum, Mansur Sangaji, menilai kondisi internal KONI Malut kian terpuruk di bawah kepemimpinan Djasman dan perlu segera dievaluasi menyeluruh.
“Kami minta Ketua Umum KONI Malut segera mengundurkan diri. KONI Pusat juga harus segera menunjuk karateker untuk memfasilitasi Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub),” tegas Mansur dalam konferensi pers di Ternate, Senin (14/7/2025).
Mansur menyebut, KONI dari Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur turut menyatakan sikap yang sama.
Menurutnya, selama kepemimpinan Djasman, prestasi olahraga Maluku Utara stagnan bahkan memburuk. Pada PON XX dan PON XXI 2024 di Aceh-Sumut, Malut berada di posisi terakhir dari 34 provinsi.
“Itu bukti nyata bahwa cabor-cabor kita tak berkembang. Belum lagi anggaran pembinaan dan pengembangan olahraga yang minim dan tidak jelas penyalurannya,” katanya.
Setidaknya ada 11 poin pernyataan sikap terhadap Djasman. Di antaranya:
Minim prestasi seluruh cabor sejak Djasman menjabat.
Tidak adanya anggaran yang memadai untuk pembinaan dan pengembangan cabor.
Kebijakan organisasi yang diskriminatif hanya memprioritaskan cabor tertentu.
Pemberhentian pengurus KONI Kota Ternate secara sepihak dan bertentangan dengan AD/ART.
Lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah yang berimbas pada macetnya kepentingan cabor.
Dana utang pra-PON 2023 belum dibayarkan, meski telah dicairkan oleh Pemda.
Pembatalan sepihak pelaksanaan Porprov di Morotai tanpa mekanisme Rakerda.
Ketum dan Kabid Binpres malah ke Thailand dan Malaysia saat persiapan PON berlangsung.
Rakerda hanya digelar sekali dalam tiga tahun.
Tidak ada respons terhadap surat KONI Pusat tentang pelaksanaan PON Beladiri.
Dana hibah 2025 tersendat akibat lemahnya komunikasi dengan Pemda.
“Ketua umum lebih sibuk ke luar negeri ketimbang mengurusi cabor. Koordinasi lemah, kebijakan semena-mena, dan prestasi tidak ada. KONI Malut butuh penyelamatan segera,” pungkas Mansur.
Tinggalkan Balasan