TERNATE, SerambiTimur – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai mengimplementasikan program pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB. Dinas Pendidikan Malut telah menyiapkan anggaran besar guna menutup berbagai komponen biaya pendidikan yang selama ini masih dibebankan kepada siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Malut, Abubakar Abdullah, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN sebesar Rp 130 miliar dan BOS daerah (BOSDA) dari APBD senilai Rp 25 miliar.
“Selama ini ada sekolah yang masih menarik biaya dari siswa karena ada komponen tertentu yang tidak bisa dibiayai oleh BOS, misalnya biaya praktik di SMK atau kebutuhan khusus guru. Kami berupaya agar mulai April nanti, tidak ada lagi pungutan semacam itu,” ujar Abubakar dalam acara Ramadhan Expo di Landmark, Ternate, Rabu (19/3/2025).
Untuk memastikan pendidikan benar-benar gratis, Pemprov Malut mengalokasikan tambahan Rp 12 miliar guna menutup biaya di luar cakupan BOS. Secara keseluruhan, program pendidikan gratis ini akan mengcover sekitar 45 ribu siswa dari total 64 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB se-Malut.
“Dari total 407 sekolah, program ini akan dimulai dari sekolah negeri terlebih dahulu. Kami juga sudah mengusulkan Rp 23 miliar untuk mendanai pendidikan gratis selama sembilan bulan ke depan,” tambahnya.
Abubakar juga menekankan bahwa SMK akan mendapatkan alokasi lebih besar dibandingkan SMA karena memiliki kebutuhan praktik yang lebih kompleks.
“Untuk SMK, alokasi lebih tinggi, yakni 70 persen dari total anggaran, karena kebutuhan mereka lebih banyak dibanding SMA dan SLB,” jelasnya.
Di beberapa daerah seperti Kepulauan Sula dan Taliabu, sekolah-sekolah sudah lebih dulu menghapus pungutan komite. Pemprov akan menyesuaikan kebijakan agar seluruh sekolah di Malut bisa menerapkan pendidikan gratis secara merata.
Tinggalkan Balasan