SOFIFI, SerambiTimur — Dukungan fiskal tambahan senilai Rp397,8 miliar resmi mengalir ke Maluku Utara. Dana tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 10 kabupaten/kota sebagai tambahan ruang fiskal untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik.
Total dukungan tersebut terdiri atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB-DBH) sebesar Rp379,72 miliar dan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp18,08 miliar.
Menyambut dukungan fiskal tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Maluku Utara.
“Atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Maluku Utara, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapak Presiden serta Pemerintah Pusat, atas perhatian dan dukungan fiskal yang diberikan melalui tambahan DAU serta penyaluran dana bagi hasil bagi provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara,” ujar Sherly.
Bagi Sherly, tambahan anggaran tersebut bukan sekadar angka yang memperbesar postur APBD. Lebih dari itu, dana tersebut merupakan amanah sekaligus tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bagi kami, tambahan anggaran ini bukan sekadar angka yang bertambah dalam APBD. Ini adalah bertambahnya tanggung jawab kami untuk menghadirkan kemanfaatan yang lebih nyata, lebih terasa, dan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Sherly memastikan dukungan anggaran tersebut akan dikelola secara efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan dasar, meningkatkan konektivitas antarpulau, serta mendukung berbagai program prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengakselerasi program prioritas nasional, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan yang khas bagi Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan,” lanjutnya.
Menurut Sherly, karakter geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda. Konektivitas antarpulau dan pemerataan layanan menjadi tantangan yang harus dijawab melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia pun menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas dukungan fiskal tersebut tidak boleh berhenti pada laporan administratif.
“Terima kasih, Bapak Presiden, atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Maluku Utara. Amanah besar ini akan kami jawab bukan hanya melalui lembar laporan, melainkan melalui kerja nyata dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Maluku Utara,” tandas Sherly.
Rincian Dukungan Fiskal
Berdasarkan rincian penyaluran, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerima sekitar Rp61,58 miliar, seluruhnya bersumber dari KB-DBH.
Sementara itu, Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah dengan penerimaan terbesar, yakni sekitar Rp102,87 miliar, yang juga seluruhnya berasal dari KB-DBH.
Adapun rincian penerimaan daerah lainnya yakni:
- Halmahera Timur: Rp44,25 miliar
- Halmahera Tengah: Rp41,34 miliar
- Kepulauan Sula: Rp39,98 miliar
- Halmahera Barat: Rp30,50 miliar
- Kota Tidore Kepulauan: Rp25,39 miliar
- Pulau Morotai: Rp17,16 miliar
- Pulau Taliabu: Rp15,03 miliar
- Halmahera Utara: Rp11,02 miliar
- Kota Ternate: Rp8,61 miliar
Selain KB-DBH, terdapat pula tambahan DAU yang diterima sejumlah daerah. Halmahera Tengah memperoleh sekitar Rp9,38 miliar, sedangkan Pulau Morotai sekitar Rp8,65 miliar.
Secara keseluruhan, total dukungan fiskal yang disalurkan mencapai Rp397.803.256.000, terdiri atas KB-DBH Rp379.723.911.000 dan DAU tambahan Rp18.079.345.000.
Besarnya dukungan fiskal tersebut kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan anggaran tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen APBD. Dana tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang konkret—mulai dari peningkatan jalan dan konektivitas, akses air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, hingga program yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Maluku Utara, tambahan fiskal ini bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi momentum untuk membuktikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah mampu kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang nyata.
