Sofifi, SerambiTimur – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, menyampaikan kritik terhadap klaim keberhasilan 100 hari kerja Gubernur Serly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Menurutnya, klaim tersebut tidak didukung data dan cenderung mengabaikan akal sehat publik.
“Bagaimana mungkin disebut berhasil, sementara anggaran untuk subsidi tiket gratis sebesar Rp2,7 miliar hanya terserap 32 persen. Ini bukti lemahnya perencanaan dan eksekusi,” kata Nazlatan, Senin (2/6/2025).
Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengambilan kebijakan, seperti pembentukan Satgas dan pergeseran anggaran yang dilakukan tanpa konsultasi lintas sektor, termasuk DPRD.
Nazlatan menegaskan bahwa 100 hari pertama bukan sekadar seremoni, melainkan indikator awal keseriusan arah kepemimpinan.
“Saya apresiasi komitmen Ibu Gubernur soal transparansi dan good governance, tapi belum sejalan dengan praktik di lapangan,” ucapnya.
Ia juga mempertanyakan kejelasan sistem digital “Lapor Gub” yang tidak memiliki dasar hukum maupun tata kelola yang jelas. Hal ini dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
“Yang dibangun baru citra, bukan kehadiran nyata saat masyarakat membutuhkan. Komunikasi antar-OPD juga belum efektif,” kritiknya.
Nazlatan juga menilai Pemprov terlalu cepat mengklaim program nasional sebagai capaian daerah, seperti pendidikan gratis dan pengangkatan PPPK, padahal merupakan instruksi pusat.
Kesimpulannya, menurut Nazlatan, belum ada keberhasilan substansial yang bisa dirayakan. “Belum gagal, tapi jelas belum berhasil,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan