SOFIFI, Serambitimur.id — Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iryanto Djafar, tidak hadir saat Wakil Gubernur Sarbin Sehe memimpin langsung rapat evaluasi progres proyek jalan dan jembatan di kantornya pada Senin (19/10/2026). Namun tepat sehari kemudian, Selasa (20/10/2026), ia terlihat hadir dan mendampingi Anggota DPD RI dalam pertemuan di Hotel Belson, Kota Ternate.
Dikutip dari Haliyora.id, dalam pertemuan tersebut Risman menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan memerlukan pendekatan khusus dan kolaborasi lintas lembaga.
“Persoalan geografis menjadi salah satu tantangan pembangunan di provinsi yang terdiri atas banyak pulau. Penanganan infrastruktur membutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran yang mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing pulau,” ujar Risman.
Berbeda dengan kehadirannya yang penuh dalam pertemuan tersebut, saat rapat evaluasi di kantornya sendiri berlangsung, Wagub Sarbin Sehe justru mengaku tidak mengetahui keberadaan Kadis PUPR.
“Tidak tahu Kadisnya ada di mana. Tanya dia sendiri, dia agenda di mana,” jawab Wagub singkat saat ditanya wartawan.
Padahal rapat evaluasi tersebut membahas progres ratusan miliar rupiah proyek infrastruktur yang banyak di antaranya masih tertinggal jauh dari target — ruas jalan Makian baru 37,39 persen, dan jalan serta jembatan Payahe–Dehepodo senilai Rp14,6 miliar baru 38 persen — dengan sisa waktu penyelesaian tinggal dua bulan lagi.
Kontras kedua peristiwa ini memicu kritik dari berbagai pihak. Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis Maluku Utara, Sartono Halek, menilai hal ini mencerminkan prioritas yang keliru.
“Saat pimpinan daerah datang mengevaluasi kinerja dan hasil pekerjaan di kantornya sendiri, dia menghilang. Tapi saat ada kunjungan pejabat dari pusat, dia muncul dan siap mendampingi. Seakan-akan yang penting hanya tampil di depan, bukan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab utamanya,” tegas Sartono.
Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa pengawasan internal di lingkungan Dinas PUPR tidak berjalan optimal. Jika seorang Kadis saja tidak menganggap rapat evaluasi kinerja bersama Wakil Gubernur sebagai agenda penting, bagaimana masyarakat dapat yakin bahwa setiap rupiah anggaran infrastruktur dikelola dengan serius dan bertanggung jawab?
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi langsung kepada Risman Iryanto Djafar melalui pesan WhatsApp dan telvon WhatsApp belum mendapatkan tanggapan.
