Oleh: H. Mochtar Hasim, SP, M.Si
Kepala BP2RD Kota Ternate
Bulan Agustus selalu membawa suasana berbeda. Di Kota Ternate, Merah Putih berkibar di jalan-jalan, permukiman, kantor pemerintahan, sekolah, hingga ruang-ruang publik. Ia bukan sekadar hiasan perayaan, melainkan simbol perjuangan panjang bangsa Indonesia—perjuangan yang dahulu dibayar dengan pengorbanan, air mata, bahkan darah.
Tetapi kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada upacara dan seremoni.
Kemerdekaan juga berarti kemampuan untuk berdiri di atas kekuatan sendiri.
Dalam konteks daerah, salah satu wujudnya adalah kemandirian fiskal: kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.
Di sinilah pajak memperoleh makna yang lebih besar.
Membayar pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif karena tuntutan peraturan. Pajak merupakan bagian dari gotong royong masyarakat untuk membangun daerah, memperkuat fondasi fiskal, mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari luar, sekaligus memastikan pembangunan Kota Ternate dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pajak dan Wajah Kota
Bagi sebagian masyarakat, pajak mungkin masih terasa sebagai kewajiban yang harus dibayar tanpa selalu terlihat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.
Padahal, kontribusi pajak daerah masuk ke dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian menjadi salah satu sumber ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Dari ruang fiskal itulah pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai program, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penataan kawasan perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan kata lain, pajak tidak berhenti di meja pembayaran. Pajak kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, semakin kuat PAD, semakin besar pula ruang pemerintah daerah untuk menentukan dan membiayai prioritas pembangunannya.
Ternate dan Tantangan Kemandirian Fiskal
Sebagai daerah yang terus tumbuh dan berkembang, Kota Ternate menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat kapasitas fiskalnya.
Kemandirian fiskal menjadi semakin penting karena berhubungan langsung dengan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan pembangunan dari kekuatannya sendiri.
Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya.
Namun, membangun kemandirian fiskal tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri.
Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
Pemerintah harus terus memperbaiki pelayanan perpajakan agar semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya, masyarakat dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sadar dan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Digitalisasi untuk Pelayanan yang Lebih Mudah
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, BP2RD Kota Ternate terus melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
Transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong. Pembayaran pajak secara elektronik, integrasi data perpajakan, serta layanan berbasis teknologi dikembangkan agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya.
Penyederhanaan prosedur, penguatan pengawasan, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga terus dilakukan.
Sebab, kepatuhan pajak tidak cukup dibangun hanya dengan regulasi dan penegakan aturan.
Ada satu modal yang jauh lebih penting: kepercayaan.
Ketika masyarakat percaya bahwa pajak dikelola secara transparan, digunakan secara tepat sasaran, dan manfaatnya kembali dalam bentuk pembangunan yang nyata, kesadaran untuk membayar pajak akan tumbuh secara lebih kuat.
Kepercayaan publik adalah fondasi bagi sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan.
Membayar Pajak, Mengisi Kemerdekaan
Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa pembangunan bukanlah pekerjaan satu pihak.
Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan pemerintah yang mampu mengelola sumber daya secara amanah dan transparan.
Setiap warga memiliki ruang untuk mengisi kemerdekaan dengan caranya masing-masing.
Salah satunya adalah patuh membayar pajak.
Kepatuhan pajak dapat kita tempatkan sebagai bentuk gotong royong modern. Ia merupakan wujud solidaritas sekaligus tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan terus bergerak.
Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Ternate menjadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk memperkuat komitmen membangun daerah.
Setiap rupiah pajak yang dibayarkan bukan sekadar kewajiban, tetapi investasi kolektif bagi masa depan Kota Ternate.
Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan buah dari perjuangan panjang para pendahulu. Tugas kita bukan hanya mengenangnya, tetapi menjaga dan mengisinya dengan kerja nyata, integritas, serta partisipasi dalam pembangunan.
Dengan masyarakat yang semakin patuh membayar pajak dan pemerintah yang amanah serta transparan, saya optimistis Kota Ternate dapat semakin mandiri secara fiskal, semakin maju pembangunannya, dan semakin sejahtera masyarakatnya.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
PAJAK KUAT, TERNATE MAJU, MANDIRI, DAN BERKEADILAN.
