TIDORE. serambiTimur- Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan setiap belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian jawaban Wali Kota berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (13/7/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Moh. Yamin, didampingi Ketua DPRD Ade Kama dan dihadiri 22 anggota DPRD. Turut hadir Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, serta para camat.
Mengawali penyampaiannya, Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menerima, menyetujui, dan memberikan dukungan agar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dapat dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penguatan Pendapatan Asli Daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki kapasitas yang lebih besar dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Berbagai upaya terus dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, antara lain dengan pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah, peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah agar memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah,” ujar Muhammad Sinen.
Selain mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah ada, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga terus menggali potensi pendapatan baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut tetap mempertimbangkan iklim investasi, kemampuan masyarakat, prinsip keadilan, serta keberlanjutan pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa digitalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu fokus pemerintah melalui perluasan penerapan sistem pembayaran elektronik sebagai bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Tak hanya menyoroti sisi pendapatan, Muhammad Sinen juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus tepat sasaran, efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Karena itu, kebijakan belanja daerah akan terus diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah Daerah juga berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi terhadap efektivitas program dan kegiatan akan terus dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Menutup penyampaiannya, Muhammad Sinen berharap sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan DPRD terus dipelihara dalam semangat kemitraan yang sejajar, saling menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Menurutnya, kolaborasi yang baik menjadi kunci dalam melahirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat serta mendorong kemajuan Kota Tidore Kepulauan.
Tinggalkan Balasan