Daerah

Konsolidasi Pengadaan Konstruksi Malut Dipuji LKPP, UKPBJ Melaju PKP‑BJ 2027

Serambi Timur Diperbarui 13:06 WIT 2 menit membaca
Oplus_131072
Ukuran Teks:

TERNATE, Serambitimur.id – Konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi yang dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat apresiasi langsung dari LKPP RI.

Berkat keberhasilan tersebut, Unit  Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Utara yang telah meraih Level Proaktif 9/9, melaju menuju status Pusat Keunggulan  Pengadaan Barang Jasa (PKP‑BJ) pada tahun 2027.

Capaian ini terungkap saat Sekretaris  Daerah Provinsi Maluku Utara  Samsuddin A. Kadir bersama Kepala  Biro Pengadaan  Barang  Jasa  Setda  Provinsi  Maluku  Utara  Hairil Hi. Hukum menghadiri Sarasehan Nasional UKPBJ di Gedung Cempaka Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu (11‑11‑2026).

Kegiatan Sarasehan Nasional bertema UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan  Pengadaan Barang Jasa sekaligus Pendampingan UKPBJ Menuju PKP‑BJ, dibuka langsung oleh Deputi  Bidang  Pengembangan dan Pembinaan SumberDaya Manusia LKPP Suharti, S.Psi., M.Si. Dalam kesempatan itu, LKPP memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas keberhasilan melaksanakan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi.

LKPP berharap konsolidasi pengadaan konstruksi tersebut dapat dikembangkan menggunakan skema itemized, guna membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku UMKM di Maluku Utara.

Sekda Maluku Utara Samsuddin A. Kadir turut diberikan kesempatan untuk menyampaikan testimoni mengenai keberhasilan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi. Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas PUPR dan Biro PBJ, didampingi LKPP selaku tim Probity Advice.

Menurut Samsuddin A. Kadir, konsolidasi pengadaan tidak hanya memperkuat tata kelola pengadaan barang jasa, melainkan juga menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Langkah ini sejalan dengan harapan pemerintah agar belanja negara dan daerah menjadi lebih efektif, efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Hairil Hi. Hukum menyatakan capaian Level Proaktif 9/9 menjadi pijakan utama untuk melakukan pembenahan lebih lanjut. Pihaknya akan menyiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan guna melanjutkan tahapan menuju PKP‑BJ pada tahun 2027.

Melalui keikutsertaan dalam Sarasehan Nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kelembagaan UKPBJ, meningkatkan profesionalisme pengadaan barang jasa, serta mewujudkan UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang mampu memberikan nilai tambah besar bagi pembangunan daerah Maluku Utara. (*)

Tinggalkan komentar