TIDORE, Serambitimur.id — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2027 resmi diserahkan Wali Kota Muhammad Sinen kepada pimpinan DPRD, dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (16/11/2026).
Acara penyerahan Ranperda beserta Nota Keuangan tersebut dilaksanakan di ruang paripurna kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan, dipimpin langsung Ketua DPRD H. Ade Kama. Hadir pula Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekda Ismail Dukomalamo, 22 dari total 25 anggota DPRD, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Setda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah.
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa penyampaian nota keuangan ini adalah bagian dari kewajiban tata kelola keuangan daerah yang harus transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Ia mengakui penyusunan anggaran tahun ini dilatarbelakangi tekanan ekonomi serta keterbatasan dana daerah, akibat fluktuasi dana transfer pusat, membesarnya beban belanja wajib, sekaligus tuntutan masyarakat agar pelayanan publik terus membaik.
“Kondisi seperti ini menuntut kita agar lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan,” ujarnya.
Arah kebijakan anggaran 2027 pun dipusatkan pada layanan dasar pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah serta antarpulau, penguatan perekonomian rakyat melalui sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata, serta upaya menurunkan angka kemiskinan.
Pemda juga akan terus berupaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah lewat pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta menggali berbagai potensi ekonomi lokal.
“Setiap rupiah yang tertuang dalam APBD ini harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan benar‑benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tegasnya.
Secara rinci, pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan sebesar Rp915.461.365.764, yang terdiri dari PAD Rp82.110.770.924, pendapatan transfer Rp825.863.556.292, serta pendapatan sah lainnya senilai Rp7.487.038.548.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp986.518.497.631, meliputi belanja operasi Rp779.550.644.929, belanja modal Rp122.119.146.702, belanja tak terduga Rp5.000.000.000, dan belanja transfer Rp79.848.706.000.
Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp73.057.131.867 yang berasal dari SILPA tahun 2026, sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp2.000.000.000.
Wali Kota berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif, sehingga lahir APBD yang realistis, berkualitas, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD H. Ade Kama juga menyampaikan, Ranperda APBD 2027 bukan sekadar urusan administrasi semata, melainkan momentum penting untuk menilai arah kebijakan pembangunan, kapasitas keuangan daerah, serta daftar prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat.
“APBD pada hakikatnya adalah instrumen utama pemerintah daerah untuk menerjemahkan berbagai kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam bentuk alokasi dana keuangan daerah,” katanya.
Proses kegiatan pun ditutup dengan momen penyerahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dari Wali Kota Tidore Muhammad Sinen kepada Ketua DPRD H. Ade Kama.
