HALUT, Serambitimur.id – Kejaksaan Negeri Halmahera Utara melakukan penetapan sekaligus penahanan dua warga Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur senilai Rp500 Juta. Penahanan dua pengurus panitia pembangunan masjid itu dilakukan pada Rabu (11‑11‑2026).
Dua tersangka berinisial HB (49 tahun) selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid dan YS (58 tahun) selaku Bendahara Panitia Pembangunan Masjid. Keduanya merupakan warga Desa Luari dan resmi ditetapkan tersangka setelah penyidik Kejari Halut memperoleh dua alat bukti permulaan yang sah.
Dana hibah senilai Rp500 Juta tersebut berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 149/NPHD/MALUT/2024. Namun, menurut temuan penyidik, dana hibah tersebut diduga dikuasai serta digunakan tidak sesuai peruntukan, disertai laporan pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai fakta di lapangan.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 700/87/LH‑PKKN/INSPEKTORAT/2026 tertanggal 4 September 2026, kerugian keuangan negara mencapai Rp23.823.300.
Kejari Halut menjerat kedua tersangka dengan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya. Keduanya juga disangkakan Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c UU 1/2023 KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor dengan ancaman pidana penjara minimal 2 tahun hingga maksimal 20 tahun serta denda kategori II‑VI.
Pasca penetapan tersangka, HB dan YS langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama 20 hari, terhitung tanggal 11 sampai 30 November 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Rahmat menyatakan penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan untuk mengawal penggunaan keuangan negara, terutama dana hibah yang diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan dan masyarakat. “Kami jaksa akan menjaga agar dana hibah dapat digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rahmat.
Penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah masjid ini masih berjalan. Penyidik akan mendalami keseluruhan perkara termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kejari juga menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta meminta masyarakat menghormati proses hukum yang berlangsung.
