MOROTAI, Serambitimur.id – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Maluku Utara menyoroti serangkaian kelemahan pengendalian anggaran di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai. Dalam pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025, BPK menemukan denda keterlambatan proyek senilai Rp1,97 Miliar yang belum lunas, kekurangan volume pekerjaan Rp429 Juta, serta pembayaran remunerasi Rp194 Juta yang tidak sesuai prestasi pekerjaan. Akumulasi ketiga temuan tersebut mencapai lebih dari Rp2,60 Miliar.
Berdasarkan catatan LHP BPK, sebanyak 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan tercatat mengalami keterlambatan penyelesaian, dengan total kewajiban denda mencapai Rp1.979.961.467,58. Ironisnya, seluruh prestasi pekerjaan telah dibayarkan lunas sesuai nilai kontrak, sementara kewajiban denda keterlambatan dari penyedia belum sepenuhnya masuk ke kas daerah. Salah satu paket terbesar yakni pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat senilai Rp1.824.872.054,05. Sedangkan 11 paket lainnya meliputi Pustu Pandanga, Aha, Morodadi, Titigogoli, Rahmat, Cucumare, Usbar, Hapo, Bobula, rumah dinas medis Puskesmas Posi‑Posi serta Leo‑Leo. Meski perhitungan denda telah dibahas bersama penyedia jasa, PPK dan pemeriksa BPK, hingga pemeriksaan berakhir belum ada penyetoran denda sebagaimana ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. BPK pun menilai PPK belum optimal mengendalikan kontrak, sementara Kepala Dinas selaku OPD dinilai kurang melakukan pengawasan memadai terhadap realisasi belanja modal.
Temuan serius lainnya adalah kekurangan volume fisik pada 13 paket pembangunan fasilitas kesehatan senilai Rp429.830.469,63. Yang menjadi sorotan tajam, seluruh pekerjaan telah dibayarkan 100 persen sesuai nilai kontrak, namun hasil pemeriksaan fisik BPK masih menemukan kekurangan volume. Rinciannya meliputi Pustu Pandanga Rp27.371.419,74; Pustu Aha Rp22.010.555,87; Pustu Morodadi Rp26.536.946,99; Pustu Titigogoli Rp58.124.360,72; Pustu Kolorai Rp54.464.996,81; Pustu Rahmat Rp30.660.058,01; Pustu Doku Mira Rp22.751.108; Pustu Cucumare Rp19.394.671,13; Pustu Usbar Pantai Rp19.002.538,50; Pustu Leo‑Leo Rp17.884.001; Pustu Hapo Rp79.305.756,83; Rumah Dinas Medis Puskesmas Posi‑Posi Rp27.362.103,80; serta Rumah Dinas Medis Puskesmas Leo‑Leo Rp24.961.952,23. Pustu Hapo menjadi paket dengan kekurangan volume terbesar, disusul Pustu Titigogoli dan Pustu Kolorai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar terhadap proses verifikasi fisik sebelum pencairan anggaran, sekaligus menuntut evaluasi fungsi pengawasan Kepala Dinas, PPK dan PPTK.
BPK juga menjumpai pembayaran remunerasi yang tidak sesuai realisasi prestasi pekerjaan, dengan akumulasi sisa pembayaran senilai Rp194.046.250. Salah satu persoalan muncul pada pekerjaan pengawasan pembangunan Pustu baru senilai Rp35 Juta. Meskipun perhitungan telah dibahas bersama penyedia jasa, PPK dan pemeriksa BPK, hingga pemeriksaan selesai belum ada pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah. Remunerasi seharusnya dibayar berdasarkan volume penugasan aktual serta realisasi pekerjaan personel, bukan semata‑mata mengacu nilai kontrak. Temuan ini kembali menegaskan lemahnya pengawasan terhadap pencairan jasa pengawasan proyek.
Dikonfirmasi media, Plt Kepala Dinas Kesehatan Pulau Morotai Ahdad Hasan menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi BPK, termasuk mengevaluasi seluruh kegiatan dan meminta penyedia segera melunasi kewajiban ke kas daerah. “Sebagian sudah disetor oleh pihak ketiga dengan cara dicicil. Kami akan meminta kembali agar pihak ketiga segera melunasi temuan‑temuan ini,” ujar Ahdad, Selasa (10/11). Namun, Ahdad tidak merinci nominal yang sudah masuk ke kas daerah, sisa kewajiban yang belum dibayar, maupun batas waktu pelunasan seluruh temuan. Pernyataan bahwa penyedia melunasi secara cicilan pun menimbulkan pertanyaan publik terkait progres pemulihan keuangan daerah.
Berdasarkan Pasal 20 Undang‑Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban paling lambat 60 hari setelah menerima LHP. Oleh karena itu, Bupati Pulau Morotai diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas, PPK dan PPTK, agar persoalan ini tidak berhenti hanya pada pengakuan adanya cicilan pelunasan. Perlu diperhatikan, temuan administrasi LHP BPK belum otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan atau kerugian negara, aparat penegak hukum berwenang melakukan pendalaman mulai dari tahap pengadaan, pelaksanaan kontrak, verifikasi hasil pekerjaan hingga proses pencairan anggaran.
Publik menuntut data transparan: berapa denda yang sudah masuk kas daerah, siapa saja penyedia yang belum melunasi kewajiban, serta bagaimana penyelesaian kekurangan volume dan kelebihan remunerasi. Sebab, nilai miliaran rupiah tersebut merupakan keuangan daerah yang seharusnya dialokasikan guna memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat Pulau Morotai.
