Halsel, SerambiTimur-Posisi jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kini terancam. Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang dilakukan sejumlah OPD dinilai belum selaras dengan visi-misi Bupati Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, terutama pada fokus pembangunan berbasis Agromaritim.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin, kepada wartawan, Jumat (25/7/2025). Ia menyebut sebagian besar Renstra OPD yang dikaji hingga saat ini masih sebatas salinan (copy paste) dari daerah lain, sehingga tidak sesuai dengan arah kebijakan daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD.
“Renstra yang disusun belum mencerminkan visi dan misi kepala daerah. Bahkan, penyusunan baru sampai Bab III dari total lima bab. Banyak hal masih harus diperbaiki,” tegas Helmi.
Helmi menambahkan, meski Agromaritim menjadi arah utama pembangunan, namun sektor lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya juga harus terakomodasi dalam dokumen Renstra.
“Renstra ini penting karena menjadi dasar arah program kerja lima tahun. Harus selaras dengan RPJMD dan Instruksi Mendagri agar program yang dijalankan jelas output-nya,” ungkapnya.
Wakil Bupati yang juga politisi Partai NasDem ini menegaskan bahwa seluruh OPD diminta menyelesaikan Renstra paling lambat Senin (28/7/2025). Pimpinan OPD, sekretaris, dan perencana wajib hadir langsung dan tidak boleh diwakilkan.
“Hari pertama evaluasi, ada OPD yang hanya mengirim perwakilan. Atas instruksi Bupati, perwakilan itu langsung dipulangkan dan diminta menunggu kehadiran pimpinan OPD,” tegasnya.
Helmi menyebut proses ini sekaligus menjadi bahan evaluasi kinerja dan kapasitas pimpinan OPD, termasuk sekretaris dan kepala bidang, dalam menafsirkan visi-misi kepala daerah ke dalam perencanaan kerja.
Tinggalkan Balasan