TERNATE, Serambitimur.id – Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan bahwa RAPBD 2027 akan memastikan pemerataan pembangunan hingga ke Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua. Hal itu disampaikan saat menjawab pandangan fraksi‑fraksi DPRD Kota Ternate terkait nota keuangan serta rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026).
Dalam tanggapannya, Tauhid menjelaskan penyusunan RAPBD 2027 telah diselaraskan dengan RPJMD Kota Ternate 2025‑2029 dan RKPD 2027, sekaligus mengadopsi prioritas nasional Asta Cita melalui fokus sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, serta pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga mengakui masukan fraksi terkait ketepatan waktu penyampaian RAPBD dan berkomitmen memperkuat koordinasi TAPD agar tahapan perencanaan ke depan berjalan lebih tertib.
Peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama pemerintah kota, yang akan memanfaatkan potensi perdagangan, pariwisata, jasa, serta pengelolaan aset daerah. “Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pendapatan secara transparan tanpa memberatkan UMKM atau masyarakat melalui inovasi seperti Ternate i‑PAD dan pembayaran non‑tunai berbasis QRIS. Optimalisasi pendapatan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, bukan hanya instansi teknis pemungut pajak,” ujar Tauhid.
Kebijakan belanja akan menganut prinsip money follows program agar anggaran benar‑benar menghasilkan manfaat nyata bagi warga. Belanja operasional akan dikendalikan guna memperluas ruang fiskal pelayanan publik, sedangkan belanja modal diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak dan pemerataan pembangunan. Penggunaan BTT, DAK, maupun DAU akan dilakukan secara selektif, akuntabel, dan berbasis perencanaan matang.
Pemerintah Kota Ternate juga menempatkan penanganan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta pemerataan pembangunan wilayah kepulauan sebagai prioritas utama. “Pemerataan pembangunan juga menyasar wilayah kepulauan Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua untuk menjamin akses infrastruktur dasar dan pelayanan publik,” tegas Tauhid. Pemerintah juga mendukung Program Makan Bergizi Gratis nasional melalui koordinasi lintas instansi.
Terkait PPPK, penyesuaian anggaran termasuk skema paruh waktu ke penuh waktu akan mengikuti ketentuan resmi pemerintah pusat guna menghindari penganggaran ganda serta menjaga kesehatan fiskal daerah. Rencana penyertaan modal ke PT BPRS Bahari Berkesan diarahkan untuk memperkuat permodalan UMKM dengan tata kelola akuntabel.
Selain itu, penataan kawasan cagar budaya seperti Benteng Oranje, Lapangan Ngaralamo, Dodoku Ali akan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk wacana pembentukan Badan Pengelola Cagar Budaya serta penertiban aktivitas UMKM Coffee Street. “Laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atau pungutan liar di sekitar kawasan cagar budaya/Museum Rempah akan ditindaklanjuti secara objektif,” terangnya. Pemerintah juga terus mengevaluasi sistem pengelolaan sampah di TPA Buku Deru‑Deru guna mengantisipasi risiko kebakaran.
Di sisi lain, Pemkot Ternate berkomitmen memperkuat pengawasan internal serta mempercepat realisasi kegiatan sejak awal tahun anggaran. “Termasuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” pungkas Tauhid.
