TERNATE, SerambiTimur- Gerakan Ultimatum Indonesia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara segera mengungkap dugaan korupsi terkait pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara.
Desakan ini disampaikan dalam jumpa pers di Hotel Ayu Lestari, Jumat (11/10), oleh Abdul Kadir Bubu, pakar hukum Maluku Utara, yang menyatakan adanya pemotongan sebesar 15 hingga 25 persen oleh oknum di Dikbud. Menurutnya, pemotongan tersebut dilakukan kepada kepala-kepala sekolah sebagai pelaksana proyek DAK swakelola.
“Pemotongan anggaran pendidikan ini dilakukan sebelum proyek swakelola dimulai,” ujar Abdul di hadapan awak media.
Ia menegaskan bahwa dugaan pemotongan DAK ini harus menjadi prioritas Kejati Maluku Utara. Pihak kejaksaan diminta segera memanggil dan meminta keterangan dari para kepala sekolah dan pihak terkait yang berperan sebagai pengguna anggaran.
“Proyek bisa mangkrak karena banyaknya potongan anggaran,” tambah Abdul.
Abdul juga menyatakan bahwa dugaan pemotongan ini mudah diungkap jika Kejati Maluku Utara benar-benar serius dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, cukup dengan memanggil pihak-pihak terkait, kasus ini bisa segera terungkap.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Ultimatum Indonesia, Riyanda Barmawi, menuding Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, terlibat dalam pengaturan pemotongan anggaran. Riyanda menduga gubernur mengarahkan sejumlah oknum untuk meminta fee sebesar 15 hingga 25 persen dari kepala sekolah penerima DAK 2024, khususnya untuk proyek fisik.
“Jika dikalkulasi, potongan 25 persen dari total anggaran DAK yang mencapai Rp 179 miliar menghasilkan sekitar Rp 44 miliar. Kami tidak tahu untuk apa uang tersebut dan siapa yang menjadi calo atau pengumpul fee,” ungkap Riyanda.
Ia berharap Kejati Maluku Utara segera mengusut kasus ini demi kejelasan hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan