TERNATE, SerambiTimur — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mulai melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) berbasis digital sebagai langkah strategis untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan akuntabel.
Upaya ini ditandai dengan rapat tim pusat digitalisasi bansos yang digelar di Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Rabu (29/4/2026), dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, akademisi, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, hingga instansi vertikal.
Sebagai bagian dari tahapan awal, Bank Indonesia telah memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada sekitar 150 agen pendamping. Mereka akan bertugas membantu masyarakat dalam proses transisi dari sistem manual menuju sistem digital.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari pilot project nasional yang diterapkan di 42 daerah, termasuk Ternate. Fokus utamanya adalah meningkatkan akurasi dan validitas data penerima bansos.
“Perbaikan data ini dilakukan secara digital agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Masyarakat yang berhak akan terdata dengan baik, sementara yang tidak memenuhi syarat akan otomatis tereliminasi oleh sistem,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 60.604 kepala keluarga (KK) di delapan kecamatan akan menjalani proses validasi. Data tersebut mengacu pada data kependudukan semester II tahun 2025.
Wali Kota juga memastikan bahwa keterbatasan akses teknologi tidak akan menjadi kendala. Masyarakat yang tidak memiliki perangkat smartphone tetap dapat mengikuti proses pendataan melalui bantuan agen pendamping yang akan turun langsung ke lapangan.
Selain itu, aparat kelurahan dan RT turut dilibatkan secara aktif untuk memastikan proses validasi berjalan akurat serta meminimalisir potensi polemik di tengah masyarakat.
Ke depan, sistem bansos digital ini akan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sehingga memperkuat sistem pendataan yang lebih modern, transparan, dan terverifikasi.
Program ini direncanakan akan diluncurkan atau ditinjau langsung oleh Presiden pada Oktober mendatang. Adapun bentuk bantuan yang disalurkan dapat berupa barang maupun uang tunai, sesuai kebijakan teknis pemerintah.
Tak hanya itu, Pemkot Ternate juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar daerah terdampak bencana mendapatkan perhatian khusus, dengan menjadikan warga terdampak sebagai prioritas penerima bansos hingga masa pemulihan maksimal dua tahun.
“Warga terdampak bencana membutuhkan perhatian lebih karena tidak dapat beraktivitas normal. Karena itu, perlu dukungan bansos hingga masa pemulihan selesai, sebelum dilakukan validasi ulang,” tutup Wali Kota.
Tinggalkan Balasan