TERNATE, Serambitimur.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjalin kolaborasi strategis bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI guna meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang jasa serta membangun Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang kompeten untuk mengawal percepatan pembangunan Maluku Utara.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Kantor LKPP RI. Delegasi Pemprov Maluku Utara dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, didampingi Kepala Dinas PUPR Risman Iriyanto Jafar serta Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Maluku Utara Hairil Hi. Hukum. Rombongan diterima langsung oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Setya Budi Arijanta.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda penting dibahas, mulai dari rencana konsolidasi pengadaan dan kontrak payung, pengembangan pelaksanaan Supply by Owner (SBO) pada pekerjaan konstruksi, serta permohonan kerja sama pelaksanaan Ujian Kompetensi PPK Tipe B Batch II bagi pejabat di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Selain itu, Pemprov Maluku Utara juga mengajukan rencana pelatihan khusus bagi pejabat eselon II yang menjalankan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Sekretaris Daerah Hi. Samsuddin Abdul Kadir menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM menjadi fondasi utama dalam mengawal arah pembangunan daerah. Menurutnya, proses pengadaan barang jasa tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pekerjaan saja, melainkan berjalan mulai dari tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan.
“Kapasitas SDM Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus benar‑benar kompeten untuk mengawal arah pembangunan Maluku Utara. Proses pengadaan barang/jasa tidak hanya berbicara tentang pelaksanaan pekerjaan, tetapi dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Karena itu, penguatan kompetensi SDM menjadi hal yang sangat penting,” ujar Samsuddin.
Samsuddin menambahkan bahwa koordinasi dengan LKPP RI bukan sekadar menyelesaikan kebutuhan teknis pengadaan, melainkan upaya membangun sistem pengadaan yang lebih baik dan berkelanjutan di Maluku Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Setya Budi Arijanta memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Maluku Utara atas keberhasilan menerapkan konsolidasi serta kontrak payung pada pekerjaan konstruksi jalan Lapen. Praktik tersebut bahkan telah menjadi perhatian sejumlah pemerintah provinsi lain yang melakukan studi banding ke Maluku Utara.
“Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Keberhasilan konsolidasi dan kontrak payung pekerjaan konstruksi jalan lapen tersebut bahkan telah menjadi perhatian daerah lain. Beberapa pemerintah provinsi sudah melakukan studi banding ke Maluku Utara,” ungkap Setya Budi Arijanta.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Jafar menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus bersinergi bersama Biro PBJ dan LKPP RI dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan tertib, transparan, efektif serta sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan.
Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Maluku Utara Hairil Hi. Hukum juga menegaskan bahwa penguatan kompetensi SDM pengadaan merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola PBJ di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Ia berkomitmen mengawal pembangunan Maluku Utara bukan hanya dari sisi pelaksanaan konstruksi, tetapi juga memastikan seluruh proses pengadaan berjalan profesional dan sesuai aturan yang berlaku
Melalui kolaborasi dengan LKPP RI, Pemprov Maluku Utara berharap dapat memperluas akses peningkatan kompetensi aparatur, memperkuat profesionalisme pelaku pengadaan serta mengembangkan praktik pengadaan yang efektif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. (*)
