Menu

Mode Gelap

Daerah · 16 Jul 2025 21:10 WIT ·

Gubernur Sherly Tegaskan Dukung DOB Sofifi, Keputusan Tetap di Tangan Pusat


 Gubernur Sherly Tegaskan Dukung DOB Sofifi, Keputusan Tetap di Tangan Pusat Perbesar

SOFIFI, SerambiTimur — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan dukungannya terhadap percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat Maluku Utara.

Menurut Sherly, keinginan agar Sofifi dimekarkan menjadi kota mandiri bukan hanya aspirasi segelintir pihak, melainkan kehendak bersama masyarakat Malut.

“DOB Sofifi adalah keinginan kita semua untuk segera disahkan,” tegas Gubernur Sherly kepada wartawan di Sofifi, Rabu (16/7/2025).

Namun demikian, ia menekankan bahwa kewenangan penetapan pemekaran wilayah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Tapi, kembali lagi, itu keputusan di pemerintah pusat,” jelasnya.

Sebagai kepala daerah, Sherly mengaku telah menyampaikan langsung aspirasi pemekaran Sofifi kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan DPR RI.

“Saya selaku perwakilan dari Maluku Utara sudah menyampaikan kepada Pak Presiden langsung, juga kepada Mendagri dan DPR RI,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sherly juga menyebut wacana ini pernah ia bahas secara lisan dengan Wali Kota Tidore Kepulauan, karena secara administratif Sofifi masih berada di bawah pemerintahan Kota Tidore Kepulauan.

“Saya sudah berbicara waktu itu secara lisan dengan Pak Wali Kota, katanya akan didiskusikan dengan DPRD. Kemudian, yah, saya nggak tahu kelanjutannya,” tambahnya.

Saat ditanya kembali bagaimana sikap resminya terkait DOB Sofifi, Gubernur Sherly menjawab lugas.

“Saya mendukung,” tandasnya singkat.

Sebagaimana diketahui, Sofifi saat ini berstatus sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, namun secara administratif masih merupakan bagian dari Kota Tidore Kepulauan. Kondisi ini kerap menimbulkan polemik, terutama terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur.

Desakan agar Sofifi segera menjadi daerah otonom terus disuarakan berbagai elemen masyarakat, termasuk Majelis Rakyat Sofifi (MARKAS) yang meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan aspirasi tersebut.

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemkot Ternate Launching BSPS 2026, Warga Kastela Mulai Terima Bantuan Rumah Layak Huni

20 Mei 2026 - 16:23 WIT

Pemda se-Malut Sinkronkan Program Daerah dengan Asta Cita Presiden

20 Mei 2026 - 16:20 WIT

Sekda Ternate Dorong BP2RD Genjot PAD Lewat Digitalisasi

20 Mei 2026 - 09:44 WIT

Dugaan Perselingkuhan Risman Kembali Disorot, SEMMI Desak Gubernur Copot Kadis PUPR Malut

19 Mei 2026 - 16:19 WIT

Kasus Tunjangan DPRD Malut Rp139 Miliar Mandek, Kini Muncul Anggaran Perjalanan Dinas Rp46,3 Miliar

19 Mei 2026 - 15:04 WIT

SMMI Malut Desak Gubernur Copot Plt Kadis PUPR, Soroti Proyek Mangkrak Puluhan Miliar dan Dugaan KKN

19 Mei 2026 - 15:01 WIT

Trending di Hukum & Kriminal