Ternate, SerambiTimur- Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda (LBH GP) Ansor Kota Ternate, Zulfikran A. Bailussy, S.H., merespons pernyataan Wakil Ketua DPC PKB Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Julham, yang menyebut kritik LBH Ansor terhadap dugaan mobilisasi ASN dalam aksi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi sebagai “lebay” dan tendensius.
Zulfikran menyebut pernyataan Julham sebagai bentuk kesalahan membaca substansi kritik LBH Ansor dan mencerminkan upaya menutup ruang kritik yang konstruktif terhadap praktik kekuasaan.
“Pernyataan bahwa keterlibatan ASN dalam aksi demonstrasi bukan masalah adalah bentuk sesat pikir akibat ketidaktahuan terhadap prinsip netralitas birokrasi. Ini bukan soal ada tidaknya surat instruksi tertulis, tapi soal etika penyelenggaraan negara,” tegas Zulfikran, Minggu (28/7/2025).
Ia menegaskan, substansi kritik LBH Ansor bukan pada tudingan langsung bahwa Wali Kota Tidore Muhammad Sinen menginstruksikan ASN secara tertulis, melainkan dugaan adanya arahan terselubung melalui pola komunikasi birokratis yang bersifat vertikal.
“Kami melihat pola mobilisasi ASN yang tidak selalu eksplisit. Dalam struktur kekuasaan lokal yang paternalistik, tekanan moral-politik bisa hadir tanpa perlu surat perintah,” jelasnya.
Zulfikran menilai DPC PKB gagal membedakan antara kritik struktural dan fitnah personal. Ia bahkan mengutip pepatah bahwa “kurang membaca mengakibatkan kesesatan berpikir” untuk menegaskan pentingnya memahami konteks secara utuh sebelum bereaksi.
Menurutnya, keterlibatan ASN dalam aksi politik, termasuk demonstrasi yang bersifat partisan seperti penolakan DOB Sofifi, melanggar prinsip netralitas. Ia merujuk pada UU ASN dan peraturan pemerintah tentang disiplin PNS, yang mengatur agar ASN menjaga independensi dalam pelayanan publik.
“Netralitas ASN tidak hanya berlaku saat Pemilu atau Pilkada, tapi juga dalam setiap aktivitas yang punya kepentingan politik. Wacana DOB sangat politis dan sering dimanfaatkan elite sebagai alat tekanan,” ujarnya.
Zulfikran juga menanggapi pernyataan DPC PKB yang menyatakan siap membela pemerintah dalam kondisi apapun. Ia menekankan bahwa membela pemerintah tidak berarti menutup mata terhadap kebijakan yang keliru.
“Kritik bukan permusuhan. Dalam demokrasi, itu bagian dari kontrol publik. Fanatisme politik jangan sampai membutakan akal sehat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Zulfikran menegaskan komitmen LBH GP Ansor untuk tetap independen dan berpihak pada nilai keadilan, netralitas institusi negara, serta supremasi hukum. Ia menegaskan lembaganya akan terus bersuara terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tanpa pandang bulu.
Tinggalkan Balasan