TERNATE, SerambiTimur — Gubernur Maluku Utara, Serly Tjoanda Laos, buka suara soal prioritas pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Menurutnya, dua daerah ini menghadapi situasi genting yang membutuhkan perhatian segera.
“Halmahera Utara punya kewajiban besar ke BPJS. Kalau tidak dibayar, layanan BPJS untuk sekitar 200 ribu warga bisa nonaktif,” ujar Serly, Kamis (24/4/2025).
Sementara itu, Halmahera Barat nyaris tidak memiliki saldo kas menjelang lebaran. THR pegawai dan layanan BPJS pun terancam tak terbayar. “Makanya kita ambil inisiatif bayar. Kita salurkan masing-masing Rp 10 miliar ke Halut dan Halbar,” jelasnya.
Serly juga mengungkap, total utang DBH Pemprov Malut ke seluruh kabupaten/kota mencapai lebih dari Rp 400 miliar, akumulasi dari tahun 2023 dan 2024. Namun, karena keterbatasan anggaran, pembayaran dilakukan secara bertahap.
“Tahun ini kita baru bisa anggarkan Rp 170 miliar. Jadi setiap daerah akan kita bayar Rp 15 sampai Rp 20 miliar secara proporsional,” jelasnya.
Gubernur juga meminta agar dana DBH yang diterima daerah digunakan untuk mendukung program prioritas nasional, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sesuai arahan Asta Cita Presiden.
Tinggalkan Balasan