TERNATE, SerambiTimur- Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah potensi kemarau panjang dan cuaca ekstrem.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Maluku Utara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir.
Pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, Basarnas, BMKG, serta jajaran Forkopimda. Koordinasi dilakukan untuk menyusun langkah bersama menghadapi kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
“Kita telah melaksanakan rapat untuk mengantisipasi kondisi kebakaran hutan dan lahan ini,” ujar Samsuddin saat dikonfirmasi di RSUD Chasan Boesoirie Ternate, Jumat (28/8/2026).
Warga Diminta Tak Bakar Lahan
Pemprov Maluku Utara meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait larangan membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar.
Masyarakat juga diminta tidak membakar ranting dan sisa pembersihan kebun, serta menunda aktivitas pembakaran lahan hingga kondisi cuaca kembali lebih aman.
“Terutama untuk lahan-lahan kebun, jangan membuka lahan dengan membakar,” tegas Samsuddin.
Selain aktivitas pembukaan lahan, Pemprov turut mengingatkan masyarakat yang melintas di jalan raya agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kondisi lahan yang kering membuat api mudah menyebar dan berpotensi memicu kebakaran.
Sosialisasi pencegahan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat desa. Sejumlah wilayah juga telah membentuk satgas pencegahan guna memperkuat respons terhadap potensi Karhutla.
“Ini adalah upaya-upaya antisipasi yang kita lakukan. Kita harus bekerja secara bersama-sama untuk bisa mengantisipasi,” katanya.
Peralatan dan Armada Disiapkan
Tidak hanya mengandalkan pencegahan, Pemprov Maluku Utara juga menyiapkan sarana dan prasarana untuk menghadapi kemungkinan terjadinya Karhutla.
Peralatan milik instansi pemerintah, perusahaan, maupun Balai Wilayah Sungai, termasuk alat berat dan pompa air, disepakati dapat dimanfaatkan untuk penanganan melalui mekanisme permintaan bantuan.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan di daerah rawan, armada pemadam kebakaran juga telah dikirim ke Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi kebakaran yang dapat meluas ketika kondisi cuaca semakin kering.
Waspadai Krisis Air dan Dampak Pertanian
Ancaman kemarau panjang tidak hanya meningkatkan risiko Karhutla. Pemerintah juga mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air bersih serta sektor pertanian dan perkebunan.
Karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar berbagai potensi dampak kemarau dapat diantisipasi sejak dini.
Pemprov Maluku Utara menekankan bahwa penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Kesiapsiagaan, pencegahan, serta sinergi seluruh pihak menjadi kunci untuk meminimalkan risiko Karhutla sekaligus menjaga ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau.
