TERNATE, SerambiTimur– Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Azis Hasyim, memberikan solusi bagi pemerintah daerah di Maluku Utara dalam menghadapi dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang diputuskan pemerintah pusat.
Menurut Azis, ketergantungan Maluku Utara terhadap TKD sangat tinggi. Karena itu, langkah pemangkasan ini dipastikan akan menimbulkan kesulitan fiskal. “Tidak ada pilihan lain, pemda harus mencari inovasi baru untuk mengoptimalkan PAD,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah opsi, seperti menggali potensi pajak daerah yang belum termanfaatkan, memperkuat basis data pajak sektor pertambangan, serta memperluas pengelolaan retribusi sesuai aturan perundang-undangan.
Selain itu, Azis menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi belanja. “Anggaran harus diarahkan pada program prioritas yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat,” katanya.
Azis juga mendesak pemerintah pusat untuk memberi keleluasaan regulasi, agar daerah bisa lebih leluasa memanfaatkan potensi pendapatan. “Kalau pusat hanya memangkas tanpa memberi ruang, maka daerah akan makin tertekan,” pungkasnya.
