SOFIFI, SerambiTimur — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan strategi baru dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Fokus utama diarahkan pada peningkatan katalog konstruksi, konsolidasi, serta penerapan kontrak payung khusus bidang konstruksi.
Kebijakan ini mengemuka usai pertemuan antara Gubernur Maluku Utara dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 18 September 2025.
“Tiga agenda besar ini akan menjadi prioritas pengadaan tahun 2026. Harapannya, prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa bisa semakin tercapai,” demikian penjelasan yang dihimpun dari hasil pertemuan.
Penerapan kontrak payung dinilai penting untuk menjawab kebutuhan konstruksi secara lebih cepat dan terukur, sementara katalog konstruksi serta konsolidasi akan memperkuat transparansi dan daya saing penyedia jasa.
Tindak lanjut teknis atas hasil pertemuan tersebut akan segera digelar dalam waktu dekat, guna memastikan implementasi pada tahun anggaran 2026 berjalan sesuai target
Tinggalkan Balasan