TERNATE, SerambiTimur– Kebijakan pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe menjadi terobosan besar dalam menyiapkan generasi masa depan. Langkah ini dinilai sebagai solusi nyata untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Ade Ismail, menilai program ini sebagai respons positif terhadap tantangan dunia pendidikan. “Ini kebijakan berani yang akan menghapus semua bentuk pungutan sekolah bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri,” ujarnya, Senin (10/3/2025).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menargetkan program ini mencakup 226 SMA, 151 SMK, dan 28 SLB dengan total sekitar 63.000 siswa.
Manfaat Besar, Tantangan Menanti
Ade Ismail menguraikan lima manfaat utama kebijakan ini. Selain meringankan beban ekonomi keluarga, pendidikan gratis diharapkan mampu meningkatkan angka Partisipasi Murni (APM) dari 65,75 persen pada 2023, menekan angka kemiskinan, dan menciptakan SDM unggul yang siap bersaing.
Namun, ia juga menyoroti potensi tantangan di lapangan. “Ada kekhawatiran soal penurunan kualitas pendidikan karena hilangnya kontribusi dana dari masyarakat. Ditambah lagi, fasilitas sekolah belum merata dan tenaga pengajar berkualitas masih kurang,” jelasnya.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah melibatkan perguruan tinggi dan lembaga independen dalam pengawasan program, memastikan sarana belajar sesuai standar, serta meningkatkan pelatihan guru, terutama di SMK.
Pendidikan Gratis Tak Boleh Menurunkan Kualitas
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menegaskan bahwa pendidikan gratis ini wajib dijalankan tanpa kompromi.
“Fluktuasi antara pendidikan gratis dan jaminan mutu harus seimbang. Jangan sampai pendidikan gratis dikaitkan dengan turunnya kualitas. Kami akan melakukan monitoring ketat agar dana pendidikan tepat sasaran,” tegasnya.
Jika dijalankan dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi model bagi provinsi lain. Masyarakat kini menanti, apakah pendidikan gratis di Malut hanya janji politik atau benar-benar mampu mengubah masa depan?
Tinggalkan Balasan