SOFIFI, Serambitimur.id – Desakan agar kinerja Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara segera dievaluasi kian menguat. Di hadapan Gubernur Sherly Tjoanda dalam Sidang Paripurna Peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara, Anggota Komisi III DPRD, Iswanto, menyampaikan secara terbuka sorotan terhadap sejumlah proyek yang bermasalah sekaligus mendesak langkah tegas perbaikan.
Iswanto menegaskan, anggaran Dinas PUPR pada APBD Induk 2026 sebesar Rp500 miliar meningkat menjadi Rp800 miliar dalam APBD Perubahan. Dengan angka sebesar itu, hasil pembangunan semestinya terlihat nyata, bukan justru diwarnai keterlambatan dan persoalan mutu pekerjaan.
“Mengelola anggaran yang tidak kecil untuk konektivitas itu harus didukung dengan kualitas hasil yang sebanding,” ujar Iswanto di hadapan Gubernur.
Peninjauan lapangan menemukan sejumlah ruas jalan justru mengalami keterlambatan, deviasi progres yang signifikan, dan kualitas yang diragukan. Tiga di antaranya menjadi sorotan utama:
– Ruas Payahe–Dehepodo: Rp14,6 miliar diduga tidak berjalan sesuai perencanaan
– Ruas Ibu–Kedi: Rp33 miliar — progres belum sesuai target
– Ruas Sidangoli–Jailolo: Rp5 miliar — pengerjaan belum mencapai target
Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah manajemen yang menghambat manfaat pembangunan yang seharusnya segera dinikmati masyarakat. Karena itu, Iswanto meminta Gubernur tidak tinggal diam.
“Di hari yang berbahagia ini, Ibu Gubernur perlu segera melakukan evaluasi yang sebesar-besarnya kepada OPD eksekutor yang mengelola anggaran besar,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Evaluasi terhadap kinerja Dinas PUPR dinilai penting, baik untuk sisa pelaksanaan tahun 2026 maupun penyusunan anggaran tahun 2027.
“Jangan sampai anggaran besar hanya terlihat di atas kertas, sementara hasil pembangunan belum terlihat nyata di lapangan. Kepala Dinas harus menjelaskan apa persoalannya dan apa langkah konkretnya,” pungkas Iswanto.
