SOFIFI, Serambitimir.id — Di tengah deretan persoalan yang tak kunjung usai di Maluku Utara, suasana perayaan HUT ke-27 Provinsi justru memunculkan rasa kecemasan sekaligus kemarahan di kalangan masyarakat. Di mana-mana api membakar hutan dan lahan Perkebunan Warga, harga kebutuhan terus meroket, para petani terjepit biaya produksi yang mencekik, sementara berbagai masalah di lingkungan pemerintahan pun masih menggantung tanpa penyelesaian jelas.
Kondisi kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai titik wilayah, menghanguskan lahan pertanian dan merampas sumber penghidupan warga. Belum tertangani dengan baik, masyarakat justru menyaksikan suasana santai permainan domino yang diklaim diikuti pejabat daerah dalam rangka memeriahkan hari jadi provinsi. Hal ini dinilai semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat yang sedang berjuang bertahan hidup.
Berbagai persoalan di pemerintahan pun masih menumpuk: penyerapan anggaran yang belum optimal di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah , proyek-proyek infrastruktur yang progresnya lambat dan kualitasnya dipertanyakan, hingga tekanan inflasi yang membebani daya beli masyarakat. Semua ini menuntut perhatian serius dan langkah cepat dari pimpinan daerah.
Namun, yang paling disayangkan menurut Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, Sartono Halek adalah dugaan ketegasan dari Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam menyampaikan realita tersebut kepada Gubernur Sherly Tjoanda.
“Wagub Sarbin Sehe diduga tak bernyali memberikan masukan yang jujur dan berani kepada Ibu Gubernur terkait kondisi rakyat saat ini. Berbagai persoalan di pemerintahan terlihat tidak tersampaikan dengan apa adanya. Seakan ada ketakutan untuk mengingatkan, padahal itu tugas utama seorang wakil pemimpin,” tegas Sarto
Ia menegaskan, keberadaan Wakil Gubernur bukan sekadar simbol. Ia adalah mitra kerja pertama yang wajib menyampaikan kebenaran, sekalipun itu tidak enak didengar. Mulut rakyat harus terwakili melalui Wagub. Mulut yang menyampaikan bahwa ekonomi rakyat sedang terjepit, kebakaran berulang belum teratasi, dan berbagai masalah di pemerintahan butuh keputusan tegas, bukan sekadar dibiarkan berlalu.
“Kami tidak menuduh tanpa alasan. Rakyat melihat banyak hal yang belum beres, anggaran besar tapi hasil belum terasa, pembangunan belum merata, dan petani masih tertinggal. Jika Wagub diam saja, maka siapa lagi yang akan berbicara di ruang tertutup itu? Keberanian menyampaikan kebenaran bukan tanda pembangkangan, melainkan bukti tanggung jawab seorang pemimpin,” ujarnya.
Perayaan HUT ke-27 seharusnya menjadi momen berhenti sejenak, menengok ke bawah, dan merenungi apa yang belum selesai diperjuangkan. Bukan menjadi alasan untuk berpesta di tengah riuhnya keluhan rakyat.
“Kami berharap Wagub Sarbin Sehe bangkit. Beranilah menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Rakyat butuh pemimpin yang jujur, bukan pendiam yang ikut arus. Selama suara jeritan belum sampai ke meja pimpinan tertinggi, maka masalah apa pun tidak akan selesai dengan baik,” pungkasnya.
