JAKARTA, Serambitimur.id – Gelombang sorotan terhadap sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara semakin menguat. Koalisi Aktivis Maluku Utara Jakarta menggelar aksi di depan Kementerian PUPR dan KPK pada Jumat (20/11/2026), meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan yang melibatkan dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Salah satu proyek yang paling disorot adalah pekerjaan Preservasi dan Talud Penahan Tebing di ruas Payahe–Weda, Kilometer 60. Bernilai Rp6,4 miliar dan dikerjakan CV Tunggal Jaya, proyek ini dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu. Sebab, dengan sisa waktu kurang dari dua bulan, sejumlah pekerjaan utama belum tersentuh mulai dari struktur talud beton, pengisian material di belakangnya, hingga pengaspalan dan pemasangan pengaman jalan.
Sorotan terhadap Wahyudi juga menyasar proyek sebelumnya senilai Rp28,59 miliar yang mencakup 23 ruas jalan di Kota Ternate. Mulai dari dugaan ketidakwajaran proses tender, kualitas aspal yang dipertanyakan, hingga dugaan praktik pinjam nama perusahaan, sejumlah kejanggalan dinilai perlu pemeriksaan teknis dan audit independen.
Tak hanya Wahyudi, nama mantan PPK 1.2 Ema Amelia juga mengemuka dalam sejumlah proyek yang dinilai bermasalah. Pembangunan Jembatan Sungai Kali Butu di Halmahera Barat senilai Rp16,5 miliar dituding fiktif. Sementara proyek Preservasi Jalan TA 2025 senilai Rp62,4 miliar terindikasi pencairan anggaran sudah mencapai 100 persen, padahal progres fisik belum selesai sepenuhnya. Koalisi mempertanyakan mengapa dugaan penyimpangan ini belum ditindaklanjuti pihak berwenang.
Atas berbagai persoalan tersebut, Koordinator Lapangan Firman menyampaikan lima tuntutan tegas:
1. Copot Wahyudi dari jabatan PPK 2.1 BPJN Maluku Utara
2. KPK menelusuri seluruh proyek di bawah kendali Wahyudi
3. Copot Ema Amelia dari jabatannya
4. KPK panggil dan periksa Ema Amelia
5. Audit LHKPN Ema Amelia untuk memeriksa kewajaran harta kekayaannya
“Sejauh mana pengawasan berjalan? Dan apakah setiap rupiah anggaran negara benar-benar sebanding dengan hasil di lapangan?” tanya Firman dalam orasinya.
Hingga berita ini ditulis, redaksi masih berupaya meminta tanggapan resmi kepada Wahyudi, Ema Amelia, serta pihak BPJN Maluku Utara.
