SOFIFI, SerambiTimur– Di sudut-sudut kampung di Maluku Utara, rumah-rumah kayu berdinding papan lapuk masih berdiri melawan waktu. Bagi sebagian warga, mimpi memiliki rumah layak huni sering kali hanya menjadi angan di sela-sela himpitan ekonomi. Tapi tahun ini, angin segar datang mengetuk pintu mereka.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) bergerak cepat merealisasikan program pembangunan 700 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dengan anggaran Rp 23 miliar, program ini diharapkan mampu membawa senyum baru bagi ratusan keluarga yang hidup di kawasan kumuh.
Musrifah Alhadar, Kepala Dinas Perkim Maluku Utara, menuturkan bahwa saat ini proses administrasi program ini hampir rampung. Data calon penerima manfaat pun telah diverifikasi, disesuaikan dengan peta wilayah kumuh yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota.
“Sekarang masih tahap administrasi, verifikasi datanya juga sudah sesuai dengan data kawasan kumuh,” ujar Musrifah, Selasa (23/07).
Wilayah sasaran pembangunan tersebar di Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kota Tidore, Kota Ternate, hingga Kepulauan Sula. Yang menarik, pembangunan rumah layak huni ini tidak melibatkan kontraktor. Semua dilakukan dengan skema swakelola berbasis masyarakat.
“Jadi masyarakat penerima manfaat sendiri yang membangun rumahnya. Tidak ada kontraktor atau pihak ketiga,” jelas Musrifah.
Langkah berani ini lahir dari semangat memberdayakan warga. Program ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan gotong royong di tengah masyarakat.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, sebelumnya telah meresmikan program ini pada 22 Mei 2025 di Kota Ternate. Bagi pasangan kepala daerah baru ini, membangun rumah layak huni adalah salah satu agenda prioritas 100 hari kerja.
“Program ini lahir dari efisiensi anggaran dan sinergi jajaran Pemerintah Provinsi. Saya titip, data penerima harus tepat sasaran, benar-benar untuk mereka yang paling membutuhkan,” pesan Sherly, optimistis.
Pembangunan dilakukan bertahap melalui tiga fase: pembangunan dapur sehat, rehabilitasi rumah rusak, dan pembangunan rumah baru.
Harapan pun terbit di banyak kepala keluarga yang bertahun-tahun hidup dalam kondisi serba terbatas. Sherly berharap ke depan, jika anggaran daerah terus meningkat, jumlah rumah yang dibangun pun bisa bertambah.
“Bukan hanya 700, tapi bisa sampai 1.000 rumah untuk rakyat yang membutuhkan,” katanya penuh keyakinan.
Lewat rumah-rumah sederhana inilah, mimpi besar tentang hunian layak bagi rakyat Maluku Utara mulai diwujudkan—satu fondasi, satu dinding, satu pintu harapan, yang dibangun bersama.
Tinggalkan Balasan