TERNATE, JhaziraMU – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan bahwa program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SLB negeri harus segera dijalankan. Bahkan, sukses atau tidaknya program ini disebut sebagai taruhan bagi jabatan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadindikbud), Abubakar Abdullah.
“Program ini harus sukses, dan jabatan Plt Kadindikbud yang dijabat Pak Abubakar menjadi taruhannya,” tegas Sherly Laos baru-baru ini.
Menanggapi hal itu, Abubakar menyatakan siap merealisasikan kebijakan ini sebagai bagian dari program 100 hari kerja kepala daerah yang baru.
“Pendidikan gratis, terjangkau, dan berkualitas. Tiga hal ini harus menjadi komitmen utama,” katanya.
Menghapus Dana Komite, Menjamin Kualitas
Selama ini, menurut Abubakar, program pendidikan gratis kerap dihadapkan pada tantangan kualitas. Di satu sisi, sekolah yang benar-benar gratis sering kali kurang mendapat perhatian dalam mutu pendidikan, sementara sekolah yang berkualitas justru membebankan biaya tinggi kepada siswa.
“Kita ingin menghilangkan kesenjangan itu. Tidak boleh lagi ada sekolah negeri yang membebani orang tua dengan iuran komite,” ujarnya.
Saat ini, Maluku Utara mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebesar Rp 120 miliar lebih. Namun, ia mengakui dana tersebut sering kali tidak mencukupi kebutuhan operasional sekolah, sehingga pihak sekolah mencari solusi dengan iuran komite.
“Dana komite selama ini berbeda di setiap sekolah, tergantung wilayahnya. Ini yang menimbulkan ketimpangan. Kami akan menghapus mekanisme itu dan menggantinya dengan skema pembiayaan penuh dari APBD,” jelasnya.
Langkah Konkret: Skema Siap, Tinggal Pergub
Pemerintah tengah merancang skema pembiayaan agar pendidikan gratis bisa diterapkan untuk sekitar 63.000 siswa di 10 kabupaten/kota.
“Jumlah siswa sudah kita hitung. Sekolah negeri akan benar-benar gratis, tidak ada pungutan sepeser pun,” kata Abubakar.
Saat ini, Pemprov Malut sedang mempersiapkan peraturan gubernur (Pergub) sebagai payung hukum agar program ini bisa segera direalisasikan.
“Skemanya sudah siap, tinggal kita laporkan ke Gubernur untuk dipaparkan lebih lanjut,” tandasnya.
Dengan janji sekolah gratis ini, masyarakat Maluku Utara kini menunggu, apakah program ini benar-benar terealisasi atau hanya sekadar wacana politik?
Tinggalkan Balasan