Menu

Mode Gelap

Daerah · 30 Okt 2025 17:20 WIT ·

PT Position Tegaskan Tak Ada Ilegal Mining, Bantah Keras Isu Keterlibatan Penegak Hukum


 PT Position Tegaskan Tak Ada Ilegal Mining, Bantah Keras Isu Keterlibatan Penegak Hukum Perbesar

TERNATE, Jahzirah.com — PT Position membantah tudingan liar sejumlah pihak yang menuduh perusahaan melakukan aktivitas ilegal mining di wilayah izin usaha PT Wana Kencana Sejati (WKS). Melalui kuasa hukumnya, Indra R. Maaswet, perusahaan menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi mencemarkan nama baik perusahaan.

Indra menjelaskan, lokasi yang disebut-sebut sebagai area tambang ilegal sebenarnya adalah jalan angkutan tambang yang dibangun bersama antara PT WKS dan PT Position berdasarkan perjanjian kerja sama resmi.

“Tidak ada kegiatan penambangan di area tersebut. Itu murni proyek pembangunan infrastruktur jalan angkutan yang digunakan bersama,” jelasnya.

Ia juga membantah adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam kepemilikan atau pengelolaan PT Position seperti yang diberitakan sebagian media.

“Sampai hari ini tidak ada bukti dan tidak ada dasar hukum yang menunjukkan adanya afiliasi kami dengan aparat penegak hukum. Narasi semacam itu adalah bentuk misinformasi dan patut diduga menjurus pada fitnah,” tegasnya.

Kasus yang melibatkan PT Position sendiri bermula dari laporan terhadap PT Wana Kencana Mineral (WKM) terkait pemasangan patok di area izin PT WKS. Pemalangan itu disebut telah menghambat kegiatan operasional PT Position dan menimbulkan kerugian materiil.

Indra menilai tuduhan yang diarahkan kepada kliennya muncul bersamaan dengan berjalannya proses hukum di pengadilan, yang hingga kini masih berlangsung dengan menghadirkan sejumlah ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pertambangan dari Kementerian ESDM.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Semua harus dibuktikan di persidangan melalui bukti, saksi, dan keterangan ahli. Tidak bisa hanya berdasarkan opini atau isu sepihak,” pungkasnya.

PT Position menegaskan komitmennya untuk beroperasi secara legal dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di sektor pertambangan Indonesia.

Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Hendra Karianga Sorot Kejati Malut: Kasus Tunjangan DPRD Rp139 Miliar Dinilai Jalan di Tempat

20 Mei 2026 - 12:19 WIT

SMMI Malut Desak Gubernur Copot Plt Kadis PUPR, Soroti Proyek Mangkrak Puluhan Miliar dan Dugaan KKN

19 Mei 2026 - 15:01 WIT

FORMAPAS Malut Desak Gubernur Copot Kepala BAPPENDA

12 Mei 2026 - 18:06 WIT

Pulangnya “Barifola”: Permintaan Terakhir Sang Ibu Kini Terwujud, H. Burhan Abdurahman Beristirahat di Tanah Kelahiran

12 Mei 2026 - 17:11 WIT

Tinju dan Ambisi Ternate: Misi 10 Emas Nasri Abubakar di Porprov Malut

12 Mei 2026 - 13:51 WIT

PPK 14 Proyek, DPRD Soroti Dugaan Monopoli di PUPR Malut

12 Mei 2026 - 08:37 WIT

Trending di Hukum & Kriminal