Menu

Mode Gelap

Daerah · 20 Nov 2025 09:32 WIT ·

Di Tengah Krisis Covid-19, Tunjangan DPRD Malut Justru Melonjak: Apa yang Sebenarnya Terjadi?


 Di Tengah Krisis Covid-19, Tunjangan DPRD Malut Justru Melonjak: Apa yang Sebenarnya Terjadi? Perbesar

SOFIFI, SerambiTimur- Pandemi COVID-19 melanda Maluku Utara dengan berat: anggaran kesehatan dipangkas, bantuan sosial tersendat, dan banyak warga kehilangan penghasilan. Namun di saat krisis itu, tunjangan rumah pimpinan DPRD Maluku Utara justru mencapai angka mencengangkan: Rp60 juta per bulan.

Pada periode 2019–2024, DPRD Malut menerima tunjangan rumah, transportasi, hingga fasilitas-fasilitas lain yang nilainya terus membesar. Sementara masyarakat berjuang di tengah pandemi, anggaran tunjangan legislatif justru naik hingga mendekati Rp40 miliar setiap tahun.

Kini, Kejati Maluku Utara membuka kembali catatan lama yang selama ini tertutup rapat. Satu per satu pejabat dipanggil: Ketua DPRD lama, Ketua DPRD aktif, hingga mantan Sekwan. Di Setwan, para pejabat keuangan diperiksa intensif, mencoba menjelaskan alur besar uang rakyat yang mengalir begitu deras.

Sumber internal menyebutkan bahwa tunjangan itu dicairkan langsung ke rekening pribadi anggota DPRD tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. “Bukan SPJ sewa rumah, tapi pencairan langsung,” ungkapnya.

Penelusuran Kejati menunjukkan adanya kejanggalan dalam penyusunan besaran tunjangan, yang meski berlandaskan PP 18/2017, tetap membutuhkan SK Gubernur sebagai dasar pelaksanaan. Di sinilah, kata sumber tersebut, potensi penyalahgunaan kewenangan mulai menguat.

Tahun demi tahun, anggaran tunjangan DPRD membengkak. Namun transparansi nyaris tak pernah terlihat. Para pejabat yang dimintai keterangan memilih diam. Mantan Sekwan yang disebut-sebut mengetahui proses penyusunan anggaran enggan memberi komentar. Ketua DPRD periode sebelumnya hanya meminta agar konfirmasi diarahkan ke pihak lain.

Di tengah kesunyian para pejabat, publik kini berharap penyidikan Kejati menjadi pintu terang. Skandal yang selama ini beredar dalam bisik-bisik ruang kantor akhirnya masuk ke meja penegak hukum.

Berikut adalah data anggaran tunjangan DPRD Malut dari tahun 2020 hingga 2024 yang menunjukkan betapa rakusnya para wakil rakyat ini:

– Tahun 2020: Anggaran Rp. 30.723.140.250,00, realisasi Rp. 29.379.051.250,00

– Tahun 2021: Anggaran Rp. 39.546.150.000,00, realisasi Rp. 38.972.396.093,00

– Tahun 2022: Anggaran Rp. 40.096.309.000,00, realisasi Rp. 39.888.068.048,00

– Tahun 2023: Anggaran Rp. 40.096.309.000,00, realisasi Rp. 39.888.068.048,00

– Tahun 2024: Anggaran Rp. 41.429.034.000,00, realisasi Rp. 39.873.770.101,00

Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Warga Binaan Lapas Ternate Panen Kemandirian Lewat Budidaya Jagung

30 Maret 2026 - 13:08 WIT

Wali Kota Ternate Sidak OPD Usai Lebaran, Tekankan Disiplin dan Inovasi ASN

26 Maret 2026 - 16:31 WIT

Oknum Brimob Jadi Tersangka Kasus KDRT di Ternate, Polda Malut Tegaskan Proses Hukum Profesional

25 Maret 2026 - 17:29 WIT

Kasus KDRT Oknum Brimob di Ternate, DP3A Fokus Dampingi Istri dan Anak Korban

25 Maret 2026 - 15:26 WIT

Dugaan KDRT Oknum Brimob di Ternate: Istri Alami Pendarahan, Anak Juga Diduga Jadi Korban

25 Maret 2026 - 15:19 WIT

Simfoni Ramadan dari Gosowong: Ketika Tambang, Masjid, dan Masyarakat Menyatu dalam Harmoni

23 Maret 2026 - 13:46 WIT

Trending di Daerah