TIDORE, SerambiTimur — Sidang Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan kembali digelar untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda APBD Tahun 2026, Selasa (25/11/2025). Wali Kota Muhammad Sinen hadir langsung untuk menyimak dan merespons seluruh catatan fraksi.
Dalam penyampaian pandangan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti penurunan pendapatan dan belanja daerah. Fraksi mengingatkan bahwa penurunan Transfer ke Daerah tidak boleh mengganggu kualitas layanan dasar masyarakat.
Fraksi PKB meminta agar seluruh program disusun berdasarkan tingkat kepentingan dan kemampuan pembiayaan, serta menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan dari pajak dan retribusi.
Fraksi DKI mengkritisi keterbatasan ruang fiskal akibat pemotongan transfer pusat, yang dinilai berdampak pada tertundanya program prioritas. Fraksi mendorong reformasi pengelolaan keuangan agar APBD tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara Fraksi ADEM menyampaikan lima prioritas: pendidikan, kesehatan, konektivitas pulau, penguatan ekonomi lokal, digitalisasi layanan publik, dan pengentasan kemiskinan berbasis data presisi.
Menjawab seluruh pandangan tersebut, Wali Kota Tidore menegaskan tiga strategi utama: penguatan PAD melalui intensifikasi-ekstensifikasi pajak dan retribusi, langkah menutup defisit Rp174 miliar melalui SiLPA dan efisiensi, serta alokasi belanja yang menekankan layanan dasar dan sektor unggulan.
“Kami meyakini bahwa dengan dukungan DPRD, keterbatasan fiskal tahun 2026 dapat kami lewati dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik,” tegas Sinen.
Tinggalkan Balasan