SOFIFI, SerambiTimur — Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat capaian yang membanggakan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Data per Maret 2026 menunjukkan persentase penduduk miskin di provinsi ini berhasil turun menjadi 5,59 persen, menurun 0,22 poin dibandingkan posisi September 2025 yang tercatat sebesar 5,81 persen.
Kemajuan yang menggembirakan ini merupakan buah dari pelaksanaan konsisten sejumlah program unggulan yang digagas secara bersama oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dan Wakil Gubernur, H. Sarbin Sehe.
Hasil tersebut dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat Kabupaten/Kota yang berlangsung di Sofifi, Selasa (11/8/2026).
“Bagi kami, angka kemiskinan bukan sekadar deretan angka di atas kertas. Ia menyangkut martabat, kemanusiaan, dan masa depan keluarga-keluarga di provinsi ini.” — Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe
Lebih jauh, Sarbin menegaskan bahwa setiap penurunan persentase yang diraih adalah hasil dari kerja sama yang erat dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pihak dan mitra pembangunan yang turut berkontribusi.
Pendidikan dan Kesehatan: Fondasi Utama Pemutus Mata Rantai Kemiskinan
Pemerintah menjadikan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan sebagai dua pilar utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2026, alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ditingkatkan secara signifikan — dari Rp 30 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp 50 miliar.
Tak hanya sampai di jenjang sekolah dasar dan menengah, Pemprov juga membuka peluang lebih luas bagi putra-putri daerah untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui program Beasiswa Malut Bangkit. Program ini dirancang untuk menjangkau 624 mahasiswa yang tersebar di 22 perguruan tinggi, dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1,18 miliar.
Di sektor kesehatan, perhatian diberikan kepada jaminan perlindungan bagi kelompok paling rentan. Sebesar Rp 21,75 miliar telah dialokasikan untuk mendukung kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang kini telah menjangkau 411 ribu warga, memastikan mereka tetap mendapat pelayanan kesehatan yang layak tanpa beban biaya yang memberatkan.
Rumah Layak, Usaha Berkembang, Pertanian Maju — Semua Berjalan Beriringan
Upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pelayanan dasar. Pemerintah juga secara serius membangun infrastruktur sosial sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.
– Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Target penerima bantuan naik melonjak dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.200 unit di tahun 2026 — hampir dua kali lipat — agar semakin banyak keluarga memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.
– Kredit Usaha Rakyat (KUR): Sebanyak 232 pelaku usaha kecil di sembilan kabupaten/kota telah menerima akses permodalan untuk mengembangkan usahanya dan membuka peluang kerja baru.
– Sektor Pertanian: Bantuan alat dan mesin pertanian disalurkan langsung ke masyarakat, meliputi traktor tangan, alat penyemprot, serta pupuk — sebagai dukungan nyata bagi petani yang menjadi tulang punggung ekonomi di banyak wilayah Maluku Utara.
Menyasar Ketimpangan Wilayah, Memastikan Bantuan Tepat Sasaran
Sementara itu, Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini juga menjadi momen penting untuk merancang langkah strategis tahun depan berdasarkan data terkini. Terlihat jelas masih terdapat ketimpangan antarwilayah: Kota Ternate mencatat angka proyeksi kemiskinan terendah, berada di kisaran 2,34–2,98 persen, sementara Kabupaten Halmahera Timur masih menjadi tantangan terberat dengan proyeksi 9,15–11,82 persen.
“Data yang kita miliki hari ini akan menjadi dasar yang akurat bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan mengajukan program kegiatan pengentasan kemiskinan pada tahun mendatang,” ungkap Sarmin.
Untuk memastikan setiap rupiah dan setiap program benar-benar sampai kepada yang paling membutuhkan, Pemprov juga terus menyempurnakan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga bantuan menjadi lebih terarah, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Di akhir kegiatan, Wakil Gubernur Sarbin Sehe kembali mengajak seluruh elemen bangsa — dari pemerintah hingga masyarakat luas — untuk terus bergandengan tangan, membangun kesadaran bersama, dan memperkuat kolaborasi, demi mewujudkan Maluku Utara yang semakin sejahtera dan pada akhirnya terbebas dari kemiskinan ekstrem.
