TERNATE, SerambiTimur– Anggota DPRD Kota Ternate dari Fraksi NasDem, M. Ghifari Bopeng, menyoroti pentingnya penyusunan pendapatan daerah yang realistis dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2025. Dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Ghifari menekankan perlunya pendekatan berbasis data untuk menghindari risiko defisit yang membebani keuangan daerah.
“Saya akan sangat fokus pada batang tubuh Ranperda ini, terutama pada postur pendapatan daerah. Pendapatan harus benar-benar realistis, tidak asal-asalan,” ujar Ghifari dalam rapat pembahasan, Rabu (27/11).
Ia menjelaskan, untuk memastikan hal ini, data realisasi pendapatan daerah selama tiga tahun terakhir akan menjadi acuan utama Banggar. Menurutnya, kecenderungan daerah menyusun anggaran dengan mengedepankan “nafsu belanja” tanpa memperhatikan kapasitas fiskal sering menjadi penyebab munculnya defisit yang besar.
“Masalah utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah belanja yang tidak seimbang dengan kemampuan fiskal. Akibatnya, defisit yang fantastis menciptakan beban utang yang terus bertambah dari tahun ke tahun,” tegas Ghifari.
Ia juga mengingatkan bahwa jika hal ini dibiarkan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa hak penting, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, sertifikasi guru, tunjangan tenaga kesehatan, hingga pembayaran iuran BPJS, berisiko tertunda.
“Saya mengikuti situasi ini beberapa tahun terakhir di berbagai daerah di Maluku Utara. Ini seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi Banggar dan TAPD Kota Ternate,” lanjutnya.
Ghifari optimistis jika pendapatan disusun dengan realistis, APBD Kota Ternate 2025 dapat berjalan sehat dan belanja program yang telah direncanakan dapat terealisasi optimal.
“Jika kita disiplin menjaga postur APBD, saya yakin dampaknya akan positif bagi masyarakat, dengan belanja-belanja yang produktif dan manfaat yang maksimal,” pungkasnya.
Pembahasan Ranperda APBD 2025 ini masih berlangsung, dengan Banggar dan TAPD terus mengkaji lebih dalam untuk memastikan dokumen anggaran yang sehat dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan