HALUT, SerambiTimur– Bertahun-tahun menanti realisasi janji pembangunan jalan tani Panaburu, warga tiga desa di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, akhirnya memilih bergerak sendiri. Tanpa menunggu kepastian dari pemerintah, masyarakat Desa Tomabaru, Desa Sosol, dan Desa Tahane bergotong royong mengumpulkan dana swadaya untuk membangun akses jalan yang menjadi urat nadi aktivitas pertanian mereka.
Jalan tani yang sempat dijanjikan pada masa pemerintahan Bupati Frans Maneri itu hingga kini belum juga terealisasi. Alih-alih menerima pembangunan yang dinantikan, warga justru mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara atas inisiatif yang mereka lakukan secara mandiri.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Halmahera Utara, Kasman Hi Ahmad, menyampaikan penghargaan kepada masyarakat yang dinilai mampu menunjukkan semangat gotong royong dalam membangun daerahnya.
“Saya mengapresiasi tinggi upaya mandiri masyarakat tiga desa ini. Perlu diketahui, anggaran yang dijanjikan sebelumnya belum dapat kami lanjutkan secara langsung lewat APBD saat ini. Kami memang masih menindaklanjuti beberapa ruas jalan, namun tahun ini alokasi lebih banyak disiapkan Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur untuk sejumlah jalan tani di Halmahera Utara,” ujar Kasman.
Menurut Kasman, belum terealisasinya pembangunan jalan Panaburu bukan tanpa alasan. Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal yang diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran serta kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang nilainya cukup besar.
“Ada tiga alasan mendasar. Pertama, sebagian prioritas pembangunan dialihkan ke program Pemerintah Provinsi. Kedua, kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas. Ketiga, adanya beban keuangan dan kebijakan efisiensi yang harus kami jalankan. Langkah masyarakat ini justru menjadi contoh yang baik bagi desa lain untuk membangun secara mandiri. Bukan berarti pemerintah lepas tangan, tetapi inisiatif seperti ini patut diapresiasi,” katanya.
Meski demikian, harapan warga agar pemerintah ikut membantu penyelesaian pembangunan jalan tersebut belum mendapat kepastian. Hingga kini, masyarakat masih mengumpulkan sumbangan sebesar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per kepala keluarga untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan.
Menanggapi kemungkinan adanya bantuan pemerintah, Kasman menegaskan bahwa seluruh bentuk dukungan harus melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Segala bentuk bantuan harus melalui perencanaan dan penganggaran dalam APBD. Untuk perubahan anggaran tahun ini pun saya belum bisa menjamin karena belum dipelajari secara mendalam. Belum tentu pos tersebut bisa masuk, kecuali nanti dibahas dan disepakati melalui mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Kasman juga menanggapi informasi mengenai program pembangunan jalan tani yang disiapkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan nilai anggaran mencapai ratusan miliar rupiah untuk sekitar 700 kilometer jalan tani yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, termasuk Halmahera Utara.
Ia mengaku hingga kini Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara belum menerima rincian ruas jalan yang menjadi prioritas dalam program tersebut.
“Sampai hari ini kami belum mendapatkan data pasti jalan mana saja yang menjadi sasaran. Penetapan lokasi dilakukan langsung oleh pihak provinsi tanpa melibatkan kami lebih awal. Jika nanti ruas jalan Panaburu masuk dalam daftar prioritas, kami akan segera mendesak agar pelaksanaannya dipercepat sehingga masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama dan bisa segera memanfaatkannya untuk kepentingan pertanian serta mendorong perekonomian desa,” pungkas Kasman.
