TERNATE , SerambiTimur— Pagi itu di Batik Hotel, kursi-kursi rapat mulai terisi oleh pejabat teknis, perwakilan kementerian, dan unsur pemerintah daerah. Di ruang yang penuh perhatian itu, sambutan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda—dibacakan oleh Asisten III Sukur Lila—menghadirkan satu pesan kuat: Malut harus bergerak cepat memenuhi hak dasar warganya untuk tinggal di rumah yang layak.
Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto kini menjadi prioritas pemerintah provinsi. Bagi Sherly, rumah bukan hanya bangunan; ia adalah ruang martabat, tempat keluarga bertumbuh dan menata masa depan.
“Presiden ingin kemerdekaan dirasakan melalui hunian yang layak,” demikian salah satu pesan yang ditekankan.
Namun realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar. Maluku Utara masih memiliki 50.758 rumah tidak layak, dan lebih dari 42 ribu di antaranya bahkan belum tercatat dalam DTSEN. Angka itu mencerminkan kebutuhan yang mendesak, sekaligus pekerjaan rumah yang membutuhkan sinergi berbagai pihak.
Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan 674 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Meski wilayah kepulauan menghadapi hambatan logistik, distribusi material, hingga aksesibilitas, Sherly menegaskan bahwa komitmen tetap tidak berubah: masyarakat harus memperoleh hunian yang layak.
Rakor tersebut menjadi ruang merumuskan langkah strategis, menghubungkan pusat dan daerah, dan memastikan bahwa setiap program benar-benar menyentuh rakyat. Sebab, seperti yang berulang kali disampaikan Sherly, mewujudkan Maluku Utara yang Maju dan Sejahtera dimulai dari rumah—secara harfiah dan maknawi.
Tinggalkan Balasan