Menu

Mode Gelap

Daerah · 20 Nov 2025 09:32 WIT ·

Di Tengah Krisis Covid-19, Tunjangan DPRD Malut Justru Melonjak: Apa yang Sebenarnya Terjadi?


 Di Tengah Krisis Covid-19, Tunjangan DPRD Malut Justru Melonjak: Apa yang Sebenarnya Terjadi? Perbesar

SOFIFI, SerambiTimur- Pandemi COVID-19 melanda Maluku Utara dengan berat: anggaran kesehatan dipangkas, bantuan sosial tersendat, dan banyak warga kehilangan penghasilan. Namun di saat krisis itu, tunjangan rumah pimpinan DPRD Maluku Utara justru mencapai angka mencengangkan: Rp60 juta per bulan.

Pada periode 2019–2024, DPRD Malut menerima tunjangan rumah, transportasi, hingga fasilitas-fasilitas lain yang nilainya terus membesar. Sementara masyarakat berjuang di tengah pandemi, anggaran tunjangan legislatif justru naik hingga mendekati Rp40 miliar setiap tahun.

Kini, Kejati Maluku Utara membuka kembali catatan lama yang selama ini tertutup rapat. Satu per satu pejabat dipanggil: Ketua DPRD lama, Ketua DPRD aktif, hingga mantan Sekwan. Di Setwan, para pejabat keuangan diperiksa intensif, mencoba menjelaskan alur besar uang rakyat yang mengalir begitu deras.

Sumber internal menyebutkan bahwa tunjangan itu dicairkan langsung ke rekening pribadi anggota DPRD tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. “Bukan SPJ sewa rumah, tapi pencairan langsung,” ungkapnya.

Penelusuran Kejati menunjukkan adanya kejanggalan dalam penyusunan besaran tunjangan, yang meski berlandaskan PP 18/2017, tetap membutuhkan SK Gubernur sebagai dasar pelaksanaan. Di sinilah, kata sumber tersebut, potensi penyalahgunaan kewenangan mulai menguat.

Tahun demi tahun, anggaran tunjangan DPRD membengkak. Namun transparansi nyaris tak pernah terlihat. Para pejabat yang dimintai keterangan memilih diam. Mantan Sekwan yang disebut-sebut mengetahui proses penyusunan anggaran enggan memberi komentar. Ketua DPRD periode sebelumnya hanya meminta agar konfirmasi diarahkan ke pihak lain.

Di tengah kesunyian para pejabat, publik kini berharap penyidikan Kejati menjadi pintu terang. Skandal yang selama ini beredar dalam bisik-bisik ruang kantor akhirnya masuk ke meja penegak hukum.

Berikut adalah data anggaran tunjangan DPRD Malut dari tahun 2020 hingga 2024 yang menunjukkan betapa rakusnya para wakil rakyat ini:

– Tahun 2020: Anggaran Rp. 30.723.140.250,00, realisasi Rp. 29.379.051.250,00

– Tahun 2021: Anggaran Rp. 39.546.150.000,00, realisasi Rp. 38.972.396.093,00

– Tahun 2022: Anggaran Rp. 40.096.309.000,00, realisasi Rp. 39.888.068.048,00

– Tahun 2023: Anggaran Rp. 40.096.309.000,00, realisasi Rp. 39.888.068.048,00

– Tahun 2024: Anggaran Rp. 41.429.034.000,00, realisasi Rp. 39.873.770.101,00

Artikel ini telah dibaca 37 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Format Surat Mundur Disiapkan BKD, Ada Apa di Balik Nonaktifnya Pejabat Malut?

7 Juli 2026 - 16:05 WIT

Skandal Tunjangan Belum Tuntas: Kejati Didesak Tak Beri Ruang Perlindungan Bagi Pejabat Berkuasa

6 Juli 2026 - 13:34 WIT

Terperiksa Kasus Rp139 M, Zulkifli Bian Tetap Pimpin BKD Malut

5 Juli 2026 - 20:24 WIT

GPM Desak KPK Periksa Raja Juli, Minta Kasus Suap Kuansing Diusut hingga Akar

5 Juli 2026 - 20:20 WIT

Polres Ternate Musnahkan 15.771 Botol Miras Ilegal dan 5,6 Kg Ganja

1 Juli 2026 - 20:13 WIT

Sherly–Sarbin Hadiri HUT Bhayangkara ke-80, Dorong Polri Kian Humanis dan Profesional

1 Juli 2026 - 19:47 WIT

Trending di Daerah