Menu

Mode Gelap

Daerah · 6 Okt 2025 14:28 WIT ·

Tauhid–Nasri di Persimpangan: Saat Janji Politik Dipertanyakan di Tengah Rotasi Kabinet


 Nasri Abubakar Perbesar

Nasri Abubakar

TERNATE, SerambiTimur- Suara politik di Ternate kembali bergema, bukan di ruang rapat DPRD atau panggung kampanye, melainkan dari dalam kantor  Wali Kota Kota Ternate sendiri.

Wakil Wali Kota Nasri Abubakar akhirnya angkat bicara—dan suaranya mengguncang wacana publik.

Dalam wawancara eksklusif pada Minggu (6/10/2025), Nasri secara terbuka menyatakan kekecewaannya karena tidak dilibatkan sama sekali dalam penyusunan kabinet baru pemerintahan Tauhid–Nasri Jilid II.

“Walaupun saya hanya wakil wali kota, minimal untuk menentukan kabinet Tauhid–Nasri kita duduk bersama. Itu tanggung jawab bersama,” katanya dengan nada tegas namun tenang.

Ucapan itu terdengar sederhana, tapi di telinga publik, ia seperti membuka tabir ketidakharmonisan di pucuk pimpinan kota.

Bagi Nasri, persoalan ini bukan sekadar “tidak diajak rapat.” Lebih dalam dari itu, ia menyoroti soal komitmen dan tanggung jawab moral yang dulu mereka janjikan kepada masyarakat saat maju berpasangan.

“Janji-janji yang kita sampaikan dulu adalah janji pasangan calon. Bukan janji pribadi Wali Kota,” ujarnya.

Wakil Wali Kota ini juga menyinggung potensi bahwa penyusunan kabinet bisa disusupi kepentingan yang tidak berorientasi pada meritokrasi. Ia berharap sistem pemerintahan di Ternate benar-benar berpihak pada profesionalisme, bukan pada kedekatan politik.

“Saya khawatir jangan sampai penyusunan kabinet tidak berdasarkan kompetensi. Publik sudah bisa menilai,” katanya.

Pernyataan itu menyulut spekulasi di kalangan birokrasi dan politisi lokal: apakah duet Tauhid–Nasri masih solid seperti di awal masa jabatan?

Sumber di internal Pemkot Ternate menyebut, ketegangan sudah terasa sejak proses uji kompetensi pejabat beberapa waktu lalu. Beberapa nama yang diusulkan Nasri disebut tidak muncul dalam daftar final.

Namun, Nasri tetap berhati-hati. Ia tidak menuding, hanya mengingatkan bahwa kekuasaan seharusnya dijalankan dengan kearifan. “Kewenangan itu sebaiknya digunakan untuk kepentingan bersama,” tutupnya.

Kini, publik menanti langkah berikut: apakah Tauhid akan merespons langsung, atau memilih diam seperti biasanya?

Yang jelas, panasnya suhu politik di Ternate kali ini menunjukkan satu hal — koalisi tak selamanya berjalan dalam harmoni, bahkan di dalam satu perahu pemerintahan yang sama.

Artikel ini telah dibaca 281 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Mukhtar Adam: Bayar Utang DBH, Krisis Gaji PPPK Bisa Teratasi

7 Juli 2026 - 16:01 WIT

Skandal Tunjangan Belum Tuntas: Kejati Didesak Tak Beri Ruang Perlindungan Bagi Pejabat Berkuasa

6 Juli 2026 - 13:34 WIT

Terperiksa Kasus Rp139 M, Zulkifli Bian Tetap Pimpin BKD Malut

5 Juli 2026 - 20:24 WIT

Polres Ternate Musnahkan 15.771 Botol Miras Ilegal dan 5,6 Kg Ganja

1 Juli 2026 - 20:13 WIT

Sherly–Sarbin Hadiri HUT Bhayangkara ke-80, Dorong Polri Kian Humanis dan Profesional

1 Juli 2026 - 19:47 WIT

GPM Kepung Kantor Antam, Desak Dirut Dicopot dan Anak Perusahaan di Haltim Dibekukan

30 Juni 2026 - 21:58 WIT

Trending di Daerah