TERNATE, SerambiTimur– Aksi unjuk rasa mewarnai Kantor Perwakilan Pemprov Maluku Utara di Ternate, Selasa (19/8/2025). Aliansi Pemuda Patuh Hukum mendesak Gubernur Sherly Tjoanda Laos mencopot Plt Kepala BKD Malut, Zulkifli Bian, dan Kepala Inspektorat, Nirwan MT. Ali.
Koordinator aksi, Azis Abubakar, menuding seleksi PPPK Tahap II Tahun 2024 penuh praktik kotor dan nepotisme. Dari informasi yang mereka terima, banyak peserta yang lolos seleksi diduga berasal dari lingkaran keluarga dan kerabat pejabat Pemprov.
“Proses seleksi ini tidak transparan. Ada indikasi kuat nepotisme karena beberapa nama titipan pejabat ikut diloloskan,” ujar Azis.
Ia juga mempertanyakan integritas Inspektorat Malut yang hanya mengungkap 31 peserta tidak memenuhi syarat (TMS). Menurutnya, jumlah itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Masih ada honorer baru, sopir, hingga cleaning service yang ikut lolos, tapi tidak diungkap. Jelas ada indikasi kepentingan di balik hasil penelusuran Inspektorat,” katanya.
Azis menegaskan, Gubernur tidak boleh menutup mata atas dugaan skandal ini. Ia mendesak agar hasil seleksi PPPK Tahap II segera ditinjau ulang serta pejabat terkait dicopot dari jabatannya.
“Kami juga minta Ombudsman Malut ikut menelusuri dugaan praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang dalam seleksi PPPK ini,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan