SOFIFI, SerambiTimur – Provinsi Maluku Utara menghadapi krisis hunian layak dengan 50 ribu unit rumah tercatat tak layak huni, serta 207 ribu jiwa dalam kategori pra-sejahtera. Di tengah keterbatasan fiskal, Gubernur Sherly Tjoanda Laos bergerak cepat menggandeng pemerintah pusat.
Langkah konkret dilakukan dengan menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bersama sejumlah kepala daerah dari kabupaten di Maluku Utara. Hasilnya: 1.000 unit rumah subsidi dikunci untuk Malut pada tahap awal.
“Kami bergerak karena rakyat butuh solusi. Ini hasil dari kolaborasi, bukan menunggu,” tegas Sherly, Rabu (6/8/2025).
Rumah subsidi ini ditujukan untuk ASN muda, buruh, dan pekerja informal, dengan cicilan mulai Rp1 juta per bulan.
Selanjutnya, Sherly juga menyambangi Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, untuk memperkuat data pendukung demi masuknya Malut dalam program BSPS 2026, yakni bantuan stimulan untuk rumah swadaya.
Menurut Sherly, penyediaan rumah layak tak bisa ditunda, karena berimplikasi pada sanitasi, kesehatan, dan keselamatan keluarga.
“Rumah sehat melahirkan anak-anak yang kuat dan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa solusi permanen hanya bisa dicapai lewat sinergi antarpemerintah, mengingat APBD Malut yang terbatas tak mampu menjawab beban perumahan sendiri.
“Kami tidak hanya bangun rumah, tapi masa depan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan