Uncategorized

21 Proyek KNMP di Halmahera Selatan Disorot, Sisa Satu Bulan Belum Tuntas

Serambi Timur Diperbarui 20:30 WIT 2 menit membaca
Oplus_131072
Ukuran Teks:

TERNATE, Serambitimur.id – Pelaksanaan 21 paket proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Halmahera Selatan belum menunjukkan kemajuan berarti, padahal sisa waktu pelaksanaan tinggal satu bulan lagi. Proyek yang mencakup pembangunan infrastruktur fisik terintegrasi dari hulu ke hilir serta penguatan ekosistem ekonomi dan kelembagaan pesisir, ini terancam mangkrak

Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Malut, Sartono Halek, menyampaikan keprihatinannya atas situasi tersebut.

Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Malut, Sartono Halek, menyampaikan keprihatinannya atas situasi tersebut.

“Proyek KNMP ini merupakan perencanaan nasional, tentu berbagai aspek telah dikaji. Namun faktanya, hingga saat ini belum terlihat hasil yang maksimal, sementara waktu tinggal satu bulan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa pihak yang mengerjakan proyek tersebut diketahui merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menjabat sebagai Ketua Bappilu.

“Apakah ada benang merahnya mengingat Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional? Kami meminta Aparat Penegak Hukum menelusuri hal ini secara terbuka,” tegas Sartono.

“Jangan sampai proyek strategis nasional ini hanya menjadi catatan di atas kertas. Masyarakat sudah menunggu lama. Kami butuh hasil nyata, bukan alasan penundaan,” tambahnya.

Desa Penerima Program KNMP Halmahera Selatan

Kecamatan Bacan:

– Desa Maba, Desa Indomut, Desa Mandawong, Desa Kampung Baru

Kecamatan Bacan Selatan:

– Desa Labuha, Desa Kubung, Desa Wayamiga

Kecamatan Bacan Timur:

– Desa Sayoang, Desa Kampung Jawa, Desa Galala

Kecamatan Kasiruta:

– Desa Bobo, Desa Loleo, Desa Kusu

Kecamatan Mandioli:

– Desa Tawabi, Desa Lolo

Kecamatan Obi:

– Desa Laiwui, Desa Jikohai, Desa Soasangaji

Kecamatan Pulau Batang Dua:

– Desa Waya, Desa Manu

Keterlambatan sejak awal ini berpotensi menghambat penyelesaian proyek senilai puluhan miliar rupiah. Publik kini menuntut penjelasan terbuka dari pihak pelaksana maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait progres riil pekerjaan serta kendala yang sebenarnya dihadapi.

Tinggalkan komentar