Tidore, SetambiTimur— Sultan Tidore, Hi Husain Alting Sjah, angkat suara lantang menanggapi munculnya sejumlah oknum yang mengatasnamakan Kesultanan Tidore dalam polemik tambang di Desa Wayamli, Kecamatan Maba Tengah, Halmahera Timur. Sultan menegaskan, tidak pernah ada perintah dari pihak Kesultanan untuk melarang aksi blokade yang dilakukan masyarakat adat terhadap aktivitas tambang PT Sambiki Tambang Santosa (STS).
Aksi pemblokiran jalan oleh masyarakat, dipimpin oleh Kimalaha Wayamli, Ahmad Hi Djalim, berlangsung pada Senin, 21 April 2025. Aksi itu muncul sebagai bentuk protes atas dugaan bahwa aktivitas tambang telah memasuki wilayah adat yang menjadi ruang hidup masyarakat Wayamli.
Namun situasi memanas ketika muncul beberapa orang berpakaian adat Tidore yang mengklaim membawa instruksi dari Kesultanan untuk menghentikan aksi warga. Hal ini memicu kebingungan dan keresahan di tengah masyarakat.
“Saya sudah sampaikan langsung kepada masyarakat adat di Wayamli, termasuk kepada Kimalaha Wayamli, bahwa saya tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk melarang aksi masyarakat,” ujar Sultan saat ditemui dikediamannya, Selasa (22/4/2025).
Sultan juga menyampaikan kekecewaannya setelah menerima kiriman video dan tautan berita dari berbagai pihak yang memperlihatkan adanya oknum memakai atribut adat Kesultanan Tidore dan mengaku sebagai utusan resmi.
“Ini pembohongan publik. Saya tegaskan, tidak pernah ada perintah dari saya. Kalau ada yang mengaku mendapat mandat dari Kesultanan, itu fitnah dan bisa langsung dikonfirmasi kepada saya,” tegasnya saat ditemui di kediamannya pada Selasa malam.
Sultan Husain pun mengimbau pihak perusahaan tambang untuk menghargai hak-hak masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh bertindak semena-mena terhadap lahan dan tanaman yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Kepada masyarakat di Buli, Maba, dan Wayamli, saya minta tetap tenang. Perjuangkan hak-hak kalian sesuai maklumat dan titah Kesultanan. Jangan mudah terprovokasi,” pesannya.
Tinggalkan Balasan