Jakarta, SerambiTimur – Sentral Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Maluku Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku Utara yang diduga melibatkan Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo.
Koordinator Aksi, Reza A. Syadik, dalam orasinya pada 14 Agustus, mengungkapkan adanya dugaan konspirasi “geng tambang” di Maluku Utara, yang disebut sebagai “Blok Medan.” SKAK Maluku Utara menuntut agar KPK segera memanggil dan memeriksa Kahiyang Ayu serta Bobby Nasution. Selain itu, mereka mendesak agar KPK menangkap siapa saja yang terlibat aktif dalam mafia perizinan tambang di Maluku Utara.
Reza juga menyampaikan bahwa kasus korupsi mafia perizinan tambang nikel yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Ternate, yang melibatkan pihak swasta dan pejabat daerah Provinsi Maluku Utara sebagai tersangka, memberikan sinyal bahwa Maluku Utara menjadi target geng tambang nasional.
Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung KPK
Dalam persidangan, mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, mengungkapkan adanya keterlibatan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution dalam jaringan bisnis tambang tersebut. Abdul Gani bahkan mengaku pernah diundang oleh Bobby Nasution untuk berkunjung ke Medan. Oleh karena itu, Reza menegaskan bahwa KPK harus segera memanggil dan memeriksa keduanya untuk menjaga keadilan hukum di Indonesia.
Lebih lanjut, Reza menyoroti adanya aroma tebang pilih dalam penanganan kasus ini, terutama setelah Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution disebut-sebut terlibat. Hal ini membuat publik Maluku Utara, khususnya para aktivis di Jakarta, merasa bahwa KPK masih belum sepenuhnya berani melawan geng tambang yang memiliki relasi kuat.
Reza menekankan bahwa masih banyak kejanggalan dalam pengembangan kasus mafia perizinan tambang di Maluku Utara. Melalui kajian khusus, SKAK Malut Jakarta menilai ada ketidakberesan dalam pemberantasan korupsi, yang bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap KPK.
“Jangan sampai KPK terkesan hanya menjadi alat untuk menghajar lawan politik. Ingat bahwa OTT yang terjadi di Bidakara mengungkap kejahatan mantan Gubernur dan koleganya dalam kasus korupsi. Namun, jika KPK tidak memeriksa anak dan menantu Presiden, maka akan muncul kesan bahwa ini adalah operasi politik, bukan penegakan hukum,” tutup Reza.
Tinggalkan Balasan