Serambitimur, Sofifi – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara meminta seluruh bendahara di Organisasi Pemerintahan Daerah lingkup Pemprov Malut untuk segera menyelesaikan laporan keuangan tahun 2023.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya, Rabu, (06/03/2024).
“Kemarin tepatnya hari Selasa, kami (BPKAD) rapat bersama bendahara OPD lingkungan Pemprov di Ternate, dengan maksud meminta agar secepatnya menyelesaikan laporan keuangan tahun 2023, karena banyak antara , Catatan Atas Laporan Keuangan (Calt) dan neraca laporan keuangan meraka itu tak nyambung,” ungkap Purbaya.
Ia melanjutkan, kenapa harus segera diperbaiki dan selesaikan laporan keuangan, karena nanti pada saat konsultasi keuangan pihaknya akan mendapatkan hal-hal sulit. Karena Calt dan neraca OPD pada laporan keuangan tak nyambung.
“Ini juga karena mau dilakukan pemeriksaan oleh BPK di tahun 2024 berjalan,” jelasnya.
Selain itu, dalam rapat pihaknya menjelaskan ke sejumlah bendahara OPD terkait pembayaran tunggakan TPP.
Dimana, pembayaran ini masih menunggu kebijakan dari Mendagri, karena sudah dilakukan konsultasi dan Sekprov meminta untuk segera pihaknya menyurat ke Kemendagri meminta minta izin mendahului pembayaran TPP.
“Sambil menunggu itu, saya memerintahkan agar para bendahara segera memasukkan dokumen perlengkapan pembayaran TPP seperti SKP dan daftar hadir,” sebutnya.
Alumni Lemhannas ini menambahkan, hari ini pihaknya akan melakukan rapat bersama dengan Sekprov dan Plt Gubernur dan jika ada kebijakan untuk membayar, maka dokumen dari bendahara semua sudah siap tinggal membuat SPP dan SPM.
“Sehingga pembayaran TPP secapatnya terlaksana, jangan sampai balasan dari Kemendagri menyetujui atau ada kebijakan dari pimpinan daerah menyetujui mendahului tetapi nyatanya dokumen tak lengkap, sehingga akan menghambat proses pencairan TPP,” pungkasnya. (red)
Tinggalkan Balasan