SOFIFI, SerambiTimur — Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Maluku Utara memunculkan catatan serius terhadap pola pelaporan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rapat yang berlangsung di ruang Badan Anggaran DPRD Maluku Utara, Sofifi, Senin, 27 April 2026, anggota pansus menilai paparan OPD masih berkutat pada serapan anggaran, sementara substansi kinerja justru luput dijelaskan.
Empat OPD yang hadir dalam rapat itu ialah Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Inspektorat, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Anggota DPRD Maluku Utara, Pardin Isa, menilai pola penyampaian laporan dari OPD yang hadir tak jauh berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya. Menurut dia, mayoritas perangkat daerah belum mampu menguraikan capaian kinerja secara rinci dan terukur.
“Yang banyak disampaikan justru realisasi anggaran—berapa persen dari pagu yang terserap. Padahal LKPJ tidak semata berbicara soal belanja, melainkan indikator capaian kinerja,” kata Pardin dalam rapat.
Ia menilai lemahnya pemaparan tersebut menunjukkan masih minimnya kemampuan sebagian OPD dalam menggambarkan output dan dampak dari program yang dijalankan. Bagi pansus, persoalan itu bukan sekadar teknis penyusunan laporan, tetapi menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan.
Karena itu, Pardin menegaskan temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi serius dalam rekomendasi pansus. DPRD, kata dia, tidak hanya akan merekomendasikan evaluasi terhadap kinerja institusi perangkat daerah, tetapi juga terhadap para pimpinan OPD.
“Evaluasi tidak cukup hanya menyasar organisasinya, tetapi juga kepemimpinannya. Karena ukuran keberhasilan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh bagaimana perangkat daerah dipimpin dan dikelola,” ujarnya.
Menurut Pardin, penilaian terhadap kinerja pimpinan OPD perlu dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, terutama untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai target pembangunan.
Pansus, kata dia, bahkan mempertimbangkan untuk merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, agar mengambil langkah yang lebih tegas terhadap pimpinan perangkat daerah yang dinilai tidak menunjukkan performa memadai.
“Kami akan menyampaikan rekomendasi kepada Ibu Gubernur agar ada tindakan yang tepat sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Pardin.
Sorotan pansus ini menambah daftar evaluasi terhadap kinerja birokrasi daerah, di tengah tuntutan agar LKPJ tidak berhenti sebagai dokumen formal tahunan, melainkan menjadi instrumen akuntabilitas pemerintahan yang substantif. Bagi DPRD, ukuran keberhasilan pembangunan tak bisa hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan publik.
Tinggalkan Balasan