Ternate, Serambitimur – Proyek pembangunan sekolah unggulan ala Rusia di Kabupaten Halmahera Selatan kembali menuai sorotan publik. Anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah itu kini diduga menimbulkan kerugian negara, sebagaimana diungkapkan dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Yang lebih mengejutkan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tetap menambah anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk melanjutkan proyek tersebut, meskipun BPK telah memaparkan adanya kejanggalan. Kondisi ini memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Direktur Indonesia Anti-Corruption Network (IACN), Igrissa Majid.
“Dinas Pendidikan Halmahera Selatan harus menjelaskan alasan logis di balik penambahan anggaran, sementara sudah ada temuan kerugian negara. Ini menunjukkan perencanaan proyek yang tidak realistis, baik dari sisi anggaran maupun waktu pelaksanaan,” ujar Igrissa.
Ia juga menduga ada kepentingan politik atau ambisi tertentu yang sengaja dimainkan dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, jika rekomendasi BPK, seperti pengembalian kerugian negara, tidak ditindaklanjuti oleh dinas terkait, maka temuan itu harus segera dibawa ke ranah hukum.
Lebih lanjut, Igrissa mendesak aparat penegak hukum untuk proaktif dalam mengusut kasus ini. “Mereka punya kewajiban menginvestigasi dan mengumpulkan bukti. Jika ada kendala dalam koordinasi antara aparat hukum dan BPK, maka itu harus segera diatasi,” tegasnya.
Igrissa juga menyinggung buruknya pengelolaan keuangan negara di Halmahera Selatan yang tercermin dari temuan BPK tersebut. Jika dugaan keterlibatan Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, terbukti, maka pihak berwenang wajib memeriksanya.
“Jika kasus ini tidak mendapatkan perhatian serius, kami akan mendesak Kortas Tipikor Polri untuk turun tangan melakukan investigasi menyeluruh,” tutup Igrissa.
Proyek sekolah unggulan yang awalnya diharapkan menjadi kebanggaan kini berubah menjadi skandal yang mencoreng kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran di Halmahera Selatan.
Tinggalkan Balasan