TERNATE, SerambiTimur – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan laporan keuangan tahun 2026 dengan menggelar rapat intensif yang melibatkan 45 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat yang berlangsung di Hotel Safirna, Ternate, pada Selasa (2/12/2025) ini bertujuan untuk mematangkan persiapan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan.
Menurut Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, target utama dari rapat ini adalah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami menargetkan tanggal 9 Januari 2026, seluruh OPD sudah memasukkan laporan keuangannya. Sehingga di awal Februari, Inspektorat bisa melakukan review dan di akhir bulan Februari sudah bisa disampaikan ke BPK,” ujarnya.
Ahmad Purbaya menambahkan, percepatan penyampaian laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan aset dan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
“Kami meminta seluruh OPD untuk memperbaiki masalah aset dan memastikan SPJ lengkap. Jika memungkinkan, SPJ dalam bentuk fotokopi dapat disampaikan ke BPK agar mereka mendapatkan informasi yang cukup untuk melakukan penilaian,” jelasnya.
Ahmad Purbaya juga menyampaikan agar seluruh OPD tidak memiliki utang di tahun depan. Ia menegaskan bahwa seluruh belanja LS (Langsung) harus diputuskan pada tanggal 24 Desember, apakah akan diputus kontrak atau dilakukan pembayaran 100 persen.
Tinggalkan Balasan