Jakarta, SerambiTimur-Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara-Jabotabek menggelar aksi demonstrasi di Kantor Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang berlokasi di Sopo Del Office Tower A, Lantai 21, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, RT.5, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pada Kamis, 7 Agustus 2024.
Vinot, koordinator aksi Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara-Jabotabek, menjelaskan bahwa masalah banjir di Halmahera Tengah akhir-akhir ini tidak bisa dianggap sebagai isu biasa, melainkan sudah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat setempat.
Banjir besar yang melanda Halmahera Tengah dari tanggal 20 hingga 23 Juli 2024 harus diidentifikasi dan ditangani oleh pemerintah. Menurut Vinot, banjir besar di wilayah tersebut sering terjadi sejak aktivitas tambang di sana semakin masif.
“Informasi yang beredar menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa penyebab utama banjir bandang ini adalah jebolnya tanggul di kilometer 15 milik PT IWIP. Jika ini benar, maka PT IWIP harus bertanggung jawab,” kata Vinot usai aksi demonstrasi.
Vinot menambahkan bahwa ada lima poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas perusahaan tambang yang terbukti merusak ekosistem di Halmahera Tengah. Kedua, meminta Pemerintah Pusat untuk segera memberlakukan moratorium terhadap industri pertambangan nikel di Halmahera Tengah, terutama pada PT IWIP yang termasuk dalam kebijakan proyek strategis nasional.
Tuntutan lainnya adalah meminta PT IWIP untuk meningkatkan standar keselamatan kerja atau K3 dengan memberlakukan libur bagi karyawan selama kondisi darurat, serta mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan investigasi khusus guna memverifikasi penyebab banjir.
“Kami juga mendesak PT IWIP untuk menaikkan upah tenaga kerja lokal dan menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dalam situasi banjir seperti ini,” tambahnya.
Vinot juga menekankan bahwa pemerintah seharusnya memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tambang yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Halmahera Tengah.
“Pemerintah harus segera bertindak dan tidak terkesan lambat dalam menangani masalah ini,” tutup Vinot.
—
Jika Anda memerlukan perbaikan lebih lanjut atau ada elemen lain yang ingin ditambahkan, silakan beri tahu saya!
Tinggalkan Balasan