Ternate, SerambiTimur- Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, menegaskan pentingnya netralitas bagi Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Maluku Utara selama gelaran Pilkada 2024. Ia mengingatkan agar para pejabat tersebut tidak terseret ke dalam politik praktis yang dapat berujung pada sanksi pidana jika terbukti berpihak pada pasangan calon tertentu.
“Pj Kepala Daerah dan ASN yang terbukti berpihak bisa terkena sanksi pidana,” ujar Komarudin setelah menghadiri Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) DPD PDI Perjuangan Maluku Utara di Royal Resto, Jumat, 8 November.
Komarudin, yang juga menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, menyebutkan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk menertibkan Wali Kota Jayapura terkait isu serupa. Kasus ini tengah dalam pemeriksaan, dan ketegasan yang sama juga akan diberlakukan kepada Pj Kepala Daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku Utara.
Ia berharap jajaran Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berperan aktif dalam mengawasi Pj Kepala Daerah agar tidak terlibat dalam politik praktis. “Jangan main-main dengan netralitas. Kami minta Bawaslu bertindak tegas terhadap Pj Kepala Daerah yang melanggar aturan,” tegasnya.
Komarudin juga mengingatkan para Pj Kepala Daerah untuk tidak ‘cari muka’ demi kepentingan politik, melainkan fokus pada tugas pokok mereka untuk melayani masyarakat dengan adil, tanpa berpihak pada kandidat tertentu. Ia memperingatkan agar dana negara tidak disalahgunakan untuk mendukung kampanye atau sosialisasi kandidat tertentu.
“Jika ditemukan bukti keterlibatan, sesuai data yang ada, kami akan proses pidana. Pj Kepala Daerah dan ASN sudah diatur oleh undang-undang untuk bersikap netral, dan itu harus dijaga dengan baik,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan