SOFIFI, SerambiTimur — Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara (Malut), Abd Rahim Syaraha, merespons pernyataan seorang akademisi yang menilai Aliong Mus kurang memahami pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Malut.
Abd Rahim, yang akrab disapa Boim, menegaskan bahwa pernyataan Aliong Mus bersama pasangannya, Sahril Thahir, bukanlah tanpa dasar, melainkan berdasarkan data valid.
“Pernyataan Aliong Mus logis dan didukung oleh data APBD Provinsi. Bahkan, lebih dari Rp 100 miliar dapat didistribusikan ke kabupaten/kota setiap tahunnya,” ujar Boim, Sabtu (31/08/2024).
Boim menekankan bahwa pasangan Aliong-Sahril dengan visi “Merajut ASA Membangun Malut” memahami mekanisme distribusi APBD dengan baik. Ia menjelaskan bahwa alokasi Rp 100 miliar untuk setiap kabupaten/kota tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan, bukan uang tunai.
“Tentu yang didistribusikan adalah program, bukan uang tunai. Nilai program yang didistribusikan bisa mencapai lebih dari Rp 100 miliar per tahun,” jelasnya.
Lebih lanjut, Boim mengungkapkan bahwa APBD Malut pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp 4 triliun. Oleh karena itu, alokasi Rp 100 miliar per kabupaten/kota sangatlah logis dan wajar.
“Jika anggaran tersebut didistribusikan secara merata ke berbagai sektor, sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, hal ini sangat masuk akal dan bukan sesuatu yang mustahil,” tegasnya.
Menurut Boim, pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga sangat logis dan sudah menjadi kewajiban bagi pemprov untuk menyalurkan program-program pembangunan ke kabupaten/kota.
“Ini hal yang sederhana, mengapa harus dibuat rumit?” sindir Boim, merespons pihak yang meragukan kemampuan Aliong Mus dalam memahami APBD Provinsi.
Tinggalkan Balasan